Ketimbang Pilpres Makin Gaduh, Baiknya Jokowi Pecat Menteri Tjahjo Kumolo

0
19142
Ketimbang Pilpres Makin Gaduh, Baiknya Jokowi Pecat Menteri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo blunder besar. Dia menyebut tidak masalah ada kampanye pemilu di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun pesantren. Alasannya, para siswa, khususnya di jenjang SMA sudah memiliki hak untuk memilih.

Tidak disebut pun, publik sudah maklum ini ada kaitannya dengan seringnya cawapres K.H. Ma’ruf Amin bertandang ke pesantren-pesantren di tanah air.  K.H. Ma’ruf Amin adalah cawapres yang diusung PDIP, sementara Tjahjo Kumolo adalah kader utama dari parpol besutan Megawati Sukarnoputeri itu.

Padahal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Artinya, pernyataan Tjahjo terang melanggar UU Pemilu. Makin celaka sebab perhelatan pemilu masuk dalam ranah koordinasi kementerian dalam negeri.

Ada dua pokok kebingungan publik atas pernyataan Tjahjo ini. Apakah Tjahjo benar-benar tak paham. Atau Tjahjo pura-pura tak paham untuk memberi pesan politik bagi pihak-pihak tertentu.

Pertama, jika Tjahjo benar-benar tidak paham, betapa tragisnya. Tjahjo Kumolo ibarat noda dalam Kabinet Indonesia Kerja. Dia tidak punya kapasitas sebagai komandan Kemendagri. Alhasil, alih-alih meningkatkan stabilitas dalam negeri, pernyataan-pernyataan Tjahjo justru membikin politik dalam negeri memanas.

Keputusan Jokowi mengangkat Tjahjo sebagai Menteri Dalam Negeri jelas salah. Tjahjo adalah politikus murni. Bisa jadi ini terkait kesamaan seragam Jokowi dan Tjahjo: sama-sama PDIP. Artinya demi mengakomodir kepentingan PDIP, Jokowi merelakan kemendagri dipimpin politikus yang tak becus.

Baca juga  Yorrys Raweyai Sebut Banyak Kader Terjerat Korupsi Bikin Suara Golkar Melorot

Kedua, Tjahjo pura-pura tidak paham. Dia ingin memberi pesan kepada pihak-pihak terkait agar masalah ini jangan dibikin ramai. Siapa pihak-pihak yang dituju? Bisa jadi KPU, media massa atau mungkin kubu Prabowo-Sandi.

Kepentingan politik Tjahjo terang sekali. Sebab sebelumnya pihak Prabowo-Sandi sempat diterpa isu serupa. Kubu Jokowi-Ma’ruf Amin langsung menggorengnya habis-habisan sehingga Sandi, utamanya, berhenti menyambangi kampus-kampus. Padahal, kedatangan Sandi lebih pada upaya membagi wawasan kewirausahaannya kepada generasi muda.

Sekarang, giliran Ma’ruf Amin yang terjerat isu serupa gara-gara kunjungannya ke pesantren, kubu petahana langsung tutup mata. Langsung muncul pembelaan. Bahkan Tjahjo Kumolo yang notabene Mendagri ikut-ikutan membela. Tjahjo Kumolo tak bisa berkilah bahwa pernyataannya bersifat pribadi. Sebab, dia ditanya dalam kapasitas sebagai Mendagri.

Terkait konteks ini, bukan cuma pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi juga ketidakadilan. Hukum berlaku untuk pihak oposisi, tetapi boleh dilanggar oleh kubu petahana.  Jika ditelisik lebih jauh, pola-pola semacam ini banyak dipraktikan di era kepemimpinan Jokowi.

Masih ingat saat Tjahjo mengusulkan agar pimpinan PTN diangkat oleh Presiden yang lantas ditentang oleh pegiat demokrasi? Sebelumnya Tjahjo juga menuding ada menteri yang menghina Jokowi sehingga membikin kehebohan di Kabinet Indonesia Kerja.

Baca juga  Bandingkan Era SBY dan Jokowi, Sujiwo Tejo Takut Digeruduk Cebong

Ditarik ke atas ada kesan pilih kasih antara gerakan #2019gantipresiden dan #tetapJokowi yang sampai-sampai terendus keterlibatan BIN dan Polri? Atau perihal penghina kubu pemerintah yang cepat diproses, sementara fitnah terhadap kalangan oposisi mandeg tak jelas penyelesaiannya?

Aroma politik marchiavelli semacam ini yang bikin Indonesia ribut melulu, yang bikin demokrasi kita setback ke masa lalu. Mau tak mau saya teringat pada quote legendaris Susilo Bambang Yudhoyono. Hukum mestinya jadi milik yang benar, bukan milik kaum yang kuat.

Praktik penegakan hukum era SBY inilah yang makin hari makin tergerus di bumi pertiwi. Tragisnya, kehancuran ini akibat takut kehilangan kekuasaan.

Kembali ke laptop, ketimbang pilpres kita semakin gaduh, sebaiknya Jokowi pecat Tjahjo dari posisi Mendagri. Tjahjo tidak punya kapasitas untuk memimpin lembaga sestrategis kemendagri. Dia politikus tulen bukan komandan bikrokrasi!

Oleh:  Arief Rahman Hakim, pengamat sosial politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here