Ketua MK Sudah Ganti, Uji Materi UU Pemilu Optimis Dikabulkan

0
1190
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) bersama Hakim MK Arief Hidayat (tengah) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

PolitikToday – Mantan anggota DPR Djoko Edhi Abdurrahman meyakini Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. Keyakinan itu didasari bahwa Anwar Usman selaku ketua MK baru lebih netral dibanding ketua MK sebelumnya Arief Hidayat.

“Kemenangan pemerintah sebelumnya itu berkat Arief, yang memihak rezim. Tapi ia (Arief) sudah tersingkir dari ketua MK karena sejumlah profesor protes atas pelanggaran etika. Ketua MK yang baru kabarnya netral. Kesitulah pikiran waras uji materi dititip,” ujarnya, Kamis (14/6/2018).

Edhi menambahkan sangat wajar presidential threshold (PT) diuji lagi. Sebab PT tidak adil karena acuan 20 persen dihitung dari hasil Pemilu 2014. Padahal asas pemilu adalah jujur dan adil.

Ia memberikan contoh tidak akan mungkin sebuah tiket bioskop, sudah dipakai pada tahun 2014 dengan tiket sudah disobek begitu juga dengan film sudah ditonton namun mau dipakai lagi tahun 2019.

Baca juga  Ini Alasan Media Tak Diajak Pertemuan KPU dengan Parpol Koalisi Jokowi

“Seribu persen curang. Tidak jujur dan adil. Padahal azas pemilu kudu Jurdil. Itu alasannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika MK mengabulkan uji materi yang diajukan, Edhi yakin tokoh seperti Rizal Ramli, Ketua Umum PBB Yusril Ihza, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bisa maju menjadi capres.

“Mending orang-orang jelas ini jadi presiden, kapok beli kucing dalam karung,” pungkasnya.

Sebelumnya 12 tokoh lintas profesi dan tiga ahli pidana mengajukan kembali uji materi PT dalam UU Pemilu ke MK.

Mereka menilai PT telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 serta membuat rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas.

Baca juga  3 “Tipu-Daya” di Balik Wacana Wapres JK 3 Periode, Siapa Bermain?

Adapun 12 lintas profesi lintas profesi selaku pemohon uji materi yakni, Mantan Ketua KPK dan Ketua KY M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, mantan Komisioner KPU Hadar N. Gumay, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto

Kemudian tiga Akademisi, Faisal Basri, Rocky Gerung dan Robertus Robet. Selanjutnya Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Profesional/Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak, Direktur Perludem Titi Anggraini dan Hasan Yahya.

Sementara tiga ahli yang mendukung permohonan ini, di antaranya adalah Refly Harun, Zainal Arifin Moctar dan Bivitri Susanti.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here