Khofifah Maju Pilkada Jatim, Posisi Mensos Hak Prerogatif Presiden

0
3276
Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membaca surat yang dikirimkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Surat itu berkenaan dengan permintaan izin Khofifah untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Namun sebelum memutuskan sikapnya, Jokowi ingin memanggil Khofifah untuk membicarakan perihal tersebut. “Suratnya ada, ketemu, baru saya bisa memutuskan. Bisa ngomong,” ujar Jokowi. di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan Jokowi tidak bisa melarang niat Khofifah untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

“Saya belum tahu karena surat itu ditujukkan kepada Presiden, tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (28/11/2017).

Baca juga  PDIP Sebut Ancaman PKB Hengkang Cuma Gimmick

Terkait kemungkinan pengunduran diri Khofifah sebagai Menteri Sosial, JK menilai hal itu adalah hak preroratif presiden. Namun ia memprediksi ada kesulitan besar apabila Khofifah tetap menjabat Mensos setelah ditetapkan sebagai cagub Jatim dalam Pilkada 2018. “Kalau sibuk kampanye bagaimana caranya,”  katanya.

Terkait posisi Khofifah sebagai Mensos, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Salahuddin Wahid menegaskan tidak ada keharusan Kofifah untuk mundur. Jabatan Menteri Sosial murni berpulang pada kebijakan Jokowi.

“Itu kan urusannya Presiden. Kalau bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang maju sebagai calon, tidak perlu mundur, cukup cuti. Menteri juga begitu. Kecuali Presiden mengganti dia,” kata Gus Sholah, (28/11/2017). (rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here