Kilas Balik Sejarah, Gugatan Pilpres yang Selalu Kandas di MK

0
Kilas Balik Sejarah, Gugatan Pilpres yang Selalu Kandas di MK
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

Dalam hitungan jam, Bangsa Indonesia akan memiliki pemimpin yang mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi (MK). Entah itu kandidat petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin—pasangan yang menang menurut penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)—atau calon dari kubu oposisi, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno—kandidat yang menggugat hasil pilpres di MK.

Sejarah telah mencatat, gugatan sengketa hasil pilpres ini selalu terjadi di setiap perhelatan pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mulai dari Pilpres 2004, 2009, hingga 2014. Dan, ada kesamaan dari seluruh sengketa itu, yakni semua gugatan pihak yang kalah selalu kandas. Mungkinkah, sejarah itu akan berulang di pilpres kali ini?

Jawabannya, kemungkinan besar, iya. Tidak perlu harus menjadi pakar hukum untuk bisa mengetahui bahwa tim Prabowo-Sandi telah gagal membuktikan tuduhan kecurangan yang mereka dalilkan. Selama persidangan di MK—yang ditonton jutaan mata dari berbagai penjuru Nusantara—mereka juga tidak mampu membuktikan klaim angka kemenangan, yang setiap waktu selalu berubah-ubah itu.

Publik seakan disuguhkan tontonan yang tak lebih dari sekedar pengulangan dari kejadian masa silam. Semua bukti, saksi, dan argumen yang dikedepankan, nyaris tidak berubah dengan gugatan sengketa pemilu sebelumnya. Pilpres dituduh banyak kecurangan, suara digelembungkan untuk pemenang, dan sebagainya. Selalu begitu tuduhan dari pihak yang kalah. Sayangnya, mereka tidak pernah mampu membuktikan semua itu.

Untuk mengingat kembali seluruh sengketa hasil pilpres di negeri ini, ada baiknya kita rangkum sedikit kilas balik sejarah gugatan di MK.

Pilpres 2004, Wiranto-Gus Sholah Menggugat

Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung pada Pilpres 2004. Pesertanya ada 5 pasangan: Wiranto-Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Baca juga  Tolak Presidential Threshold 0 Persen, Golkar Lobi Partai Lain

Tiga pasang kandidat gugur, dan dua pasangan lainnya, bertarung di putaran kedua. Keduanya adalah SBY-JK, yang meraih suara tertinggi yakni 33,57 persen, dan Mega-Hasyim mendapat 26,61 persen. Di putaran kedua, SBY-JK menjadi pemenang dengan meraih 69.266.350 suara atau 60,62 persen, dari total jumlah suara, 114.257.054 suara atau 97,94 persen dinyatakan sah. 

Karena selisih suara terpaut sangat jauh, Mega-Hasyim enggan bersengketa. Justru, pasangan yang tersingkir di putaran pertama, Wiranto-Gus Sholah yang mengajukan gugatan ke MK. Mereka menilai, ada berbagai jenis kecurangan, termasuk penambahan suara untuk semua paslon, kecuali mereka.

MK yang kala itu dipimpin Jimly Asshiddiqie tidak mengabulkan gugatan tersebut. Peraih suara terbanyak di Pilpres 2004, SBY-JK, pun ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pilpres 2009, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo ke MK

Lima tahun kemudian, nama-nama lama kembali bertarung dalam pilpres. Megawati berpasangan dengan Prabowo, SBY berpasangan dengan Boediono, serta JK berdampingan dengan Wiranto. Hasilnya, SBY selaku petahana menang dengan keunggulan yang cukup besar, yakni 60,80 persen atau 15.081.814 suara.

Dua pasangan capres-cawapres yang kalah sama-sama tidak terima dan mengajukan gugatan ke MK. Wiranto lagi-lagi merasa dicurangi. Begitu pula dengan Megawati yang menuding ada hal-hal yang tidak wajar. Namun, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Mahfud MD menolak gugatan kedua paslon itu karena tudingan bahwa telah terjadi kecurangan di Pilpres 2009 tidak terbukti.

Pilpres 2014, Prabowo Tuding Pilpres Curang

Untuk Kedua kalinya, Prabowo maju di pilpres dengan menggandeng Hatta Rajasa. Keduanya melawan Jokowi yang berpasangan dengan JK. Berdasarkan hasil penghitungan KPU, Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan 70.99 juta suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta meraih 46,85 persen suara atau 62.57 juta pemilih.

Baca juga  Plus Minus Jika Prabowo Kembali Maju

Kubu Prabowo-Hatta juga menuding telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mereka mengajukan gugatan. Tidak hanya ke MK, namun juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, menyatakan gugatan ini hanya terkait masalah kode etik di KPU sehingga tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2014. 

Tanggal 21 Agustus 2014, MK memutuskan menolak secara keseluruhan seluruh gugatan tim hukum Prabowo-Hatta. Jokowi pun dilantik sebagai Presiden RI ke-7 dengan JK sebagai wakilnya.

Fenomena yang nyaris mirip terjadi lagi pada Pilpres 2019. Prabowo yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali menghadapi Jokowi yang menggandeng Ma’ruf Amin. Setelah diumumkan kalah oleh KPU, mereka menggugat ke MK dengan menuding pilpres telah berlangsung curang. Sebelumnya, gugatan serupa sudah ditolak Bawaslu karena bukti-bukti yang diajukan dinilai tidak cukup kuat.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here