“Kita Negara Kaya” tuk Pesta diantara Nestapa Korban Gempa NTB & Sulteng

0
1209
“Kita Negara Kaya” tuk Pesta diantara Nestapa Korban Gempa NTB & Sulteng

Ucapan politisi DPP PDIP Eva Kusuma “Kita Negara Kaya” menyentak nurani sebagai anak bangsa, bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang membayar pajak bagi penyelenggara negara. Partai yang menyatakan diri Partai Wong Cilik ternyata dusta dan menjadi partai Wong Licik.

Ucapan ini keluar dari politisi PDI P sebagaimana dilansir oleh detik.com “Kita baru saja dipuji-puji pada gelaran Asian Games kok, sekarang tiba-tiba mundur untuk jadi ngere (berlagak kere)? Nggak lah. Negara kita kaya,” Minggu (7/10/2018).

Menurut pandangan Eva, bangsa Indonesia merendahkan dirinya sendiri dengan menyajikan pelayanan yang sederhana kepada publik internasional. Yang merupakan peserta pertemuan tahunan IMF dan World Bank

“Jangan merendahkan diri lah. Mentalitas inferiornya itu kok nggak selesai-selesai ya.”

Total dana yang digunakan untuk pesta jamuan IMF dan World Bank Rp. 6,9 triliun dengan alokasi: Pertama, biaya konstruksi Rp 4,9 T berupa biaya operasional, pembangunan underpas, Ngurah Rai, pelabuhan benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana dan TPA Sampah Suwung. Kedua, berupa biaya operasional Rp Rp 1,1 triliun untuk kegiatan pesta rentenir.

 

Sedangkan dampak langsung pengeluaran untuk peserta Rp. 943,5 miliar dengan rincian Rp. 569,9 miliar untukakomodasi hotel peserta. Rp 190,5 miliar untuk makanan dan minuman, Rp 57 miliar hiburan dan Rp. 90,2 miliar untuk Souvenir peserta.

Sisi lain kebijakan anggaran untuk korban dampak gempa NTB yang berada di Pulau Lombok sebesar Rp. 34,9 miliar. Pencairan anggaran dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai bagian dari dana tanggap darurat.

Adapun plafon yang disediakan Kementerian Keuangan untuk bantuan bencana NTB sebesar Rp 4 triliun, yang akan diberikan secara bertahap tergantung penilaian oleh BNPB.

“Kemarin itu sudah Rp 34,9 miliar, sekarang lagi di assessment, sudah kita siapkan, berapa jumlah yang berat, sedang,” kata Sekertaris Utama BNPB Doddy Ruswandi di Komplek Istana, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Baca juga  Hoaks “Raja” Jokowi, Perlukah Hasto dan PDIP Minta Maaf?

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara telah mencairkan Rp 985,8 miliar untuk tanggap darurat dan kemanusian melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, Kamis (23/8/2019).

 

Sedangkan dana bantuan untuk penanganan bencana gempa di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar sudah cair pada hari sabtu tanggal 29 September. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana tanggab darurat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum dapat memastikan kecukupan dana tersebut penanganan bencana di Sulawesi Tengah tersebut. Focus penggunaan dana untuk menyelamatkan dan menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan dan dana untuk rehabilitasi dan recovery.

“Kita masih belum masuk dalam proses mengidentifikasi apalagi merehabilitasi karena kita kan sekarang sedang berkejar dengan waktu, banyak dari saudara-saudara kita yang masih tertimbun. Jadi fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan pada hari -hari ini dan itu semuanya kita dukung menggunakan anggaran on call-nya BNPB,”

Dia menjelaskan, BNPB akan bertugas melakukan pemanfaatan alokasi dana sesuai dengan tingkat kerusakan, di masing-masing daerah di Sulawesi Tengah yang berbeda-beda. Sehingga anggarannya tidak bisa disamaratakan.

“BNPB akan membuat suatu pool dana, jadi mereka yang akan menentukan untuk daerah – daerah yang memang memiliki prioritas tinggi,”

Sedangkan Rizal Ramli dan Sandiaga Uno memberikan auto kritik dan menyarankan untuk melakukan penghematan dengan mengurangi biaya akomodasi, dengan menyuguhkan potato chips dan air putih yang menjadi suguhan di gelaran itu.

Beberapa pendukung Prabowo-Sandiaga juga menyoroti bahwa penyederhanaan gelaran tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Pulau Dewata itu sebagai wujud keprihatinan atas bencana alam yang terjadi. Ada gempa Lombok, disusul gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca juga  Waras di Pemilu 2019

Pembelaan Eva tentang pengeluaran dan tanggapan keritik pendukung Prabowo, pemerintah juga telah berhasil menyisipkan agenda penting di gelaran IMF-World Bank berdana Rp 855 miliar itu. “Yakni pembahasan soal penanganan bencana bagi perekonomian. Itu menjadi agenda khusus, sisipan, yang menjadi talking point resmi. Itu disisipkan karena ada gempa.”

Koalisi pendukung Prabowo-Sandi tak akan mengutus wakilnya untuk menghadiri acara IMF-World Bank 2018 di Bali. Padahal sederet tokoh parpol koalisi Prabowo-Sandi duduk di pimpinan DPR dan MPR.

Menurutnya, gelaran ini adalah gelaran besar. Tak sepatutnya ego politik kepartaian dibawa untuk menyikapi hajatan internasional yang diselenggarakan di Bali. Namun Eva memaklumi sikap para politikus pendukung Prabowo itu. Toh Partai Gerindra dulu juga pernah bersikap berbeda di parlemen, seperti menolak kunker ke luar negeri.

“Tapi kalau itu jadi keputusan internal, ya nggak apa-apa. Nggak akan mengganggu itu,” tutur Eva.

Lebih dari itu, Eva menilai sikap politik terhadap IMF-World Bank dari koalisi Prabowo-Sandiaga itu sebagai strategi keluar pihak Prabowo dari belitan isu Ratna Sarumpaet. Sebagaimana diketahui, Ratna menjadi tersangka gara-gara hoax penganiayaan terhadap dirinya.

“Jadi kalau dia pakai sikap untuk tidak datang ini sebagai ‘exit policy’ untuk bangkit kembali, itu ya nggak apa-apa.” kata Eva.

Telah mati nurani dan moral politisi penguasa, dimana deretan koruptor banyak dari PDI P sebagai partai penguasa, ditambah dengan menghamburkan dana pesta untuk utusan pemburu rente di Indonesia.

Sedangkan anak bangsa pembayar pajak dan pemegang amanat negara diinjak lewat kebijakan penguasa. Bejat.

Edwardy Yahqut, Pengamat Budaya Politik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here