Kontradiksi Kedewasaan Berdemokrasi ala PDIP

0
6252

“Partai harus memberikan kesempatan (bagi nonkader internal, red), dan hal yang sama tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi hampir semua partai demikian,”

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat)

Munculnya nama Emil Dardak sebagai pendamping Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2018 agaknya tidak mengejutkan. Selain berusia muda, 33 tahun, Bupati Trenggalek ini cukup popular di kalangan generasi milineal.

Riset iPOL Indonesia yang menyigi tren pemberitaan media dan isu di media sosial berdasarkan indeks, sentimen, influencer, passion, tone dan sebaran pemberitaan di berbagai daerah jadi satu dari sekian bukti. “Dari hasil riset yang kami lakukan, Emil Dardak namanya menguat mendampingi Khofifah,” ujar CEO iPOL Indonesia Petrus Hariyanto di Surabaya, (7/11/2017).

Tentu saja Partai Demokrat bukan hanya bersandar pada usia muda dan popularitas Emil. Ada pula pertimbangan kapasitas. Ini terbaca dari pesan khusus Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Emil.

SBY punya harapan besar pada Emil untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Gubernur Jatim Sukarwo, utamanya perihal pembangunan perekonomian Jatim secara menyeluruh, yang memperhatikan sinergi dengan wilayah lainnya. Sebelum menjabat Bupati Trenggalek, Emil sempat berkarir sebagai Vice President di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

“Bukan hanya (wilayah, red) selatan, tapi keseluruhan. Kita bicara ada Suramadu, menyelesaikan tol pada segitiga Jatim, yakni Surabaya, Malang, Kediri. Yang perlu kita lihat bagaimana sinergi rural urban yang terbangun dan konektivitas,” sambung Emil membabar pesan khusus SBY kepadanya.

Keputusan Partai Demokrat mengusung Khofifah dan Emil memicu kontroversi. Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim Emil sebagai kader PDIP. Hasto menuding Partai Demokrat telah membajak Emil saat PDIP sudah menetapkan paslonnya sendiri, yakni Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas.

“Bagaimana Bapak SBY menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing,” kata Hasto, di Jakarta (26/11/2017). Hasto juga menyebut perihal perihal krisis kader di tubuh Partai Demokrat, hingga pelanggaran kode etik. Ujung-ujungnya, PDIP memecat Emil secara sepihak.

Kedewasaan Berdemokrasi

Partai Demokrat menjawab segala tuduhan PDIP secara santai. Polisis senior Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa tidak benar Partai Demokrat membajak Emil. “Bukan. Setahu saya dia yang melamar,” katanya, di Jakarta (28/11/2017).

Syarief pun menyarankan PDIP agar lebih jernih dalam menyikapi fenomena politik ini. Tersebab, sikap Emil merupakan hak politik pribadi. “Perpindahan kader wajar saja. Jika tidak nyaman kader pindah ke partai lain ya wajar. Hak politik masing-masing,” imbuh Syarief.

Baca juga  Jadi Koordinator Jubir Prabowo-Sandi, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Mundur dari PNS

Tanggapan menarik juga disampaikan Waketum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Nuharyati menilai pernyataan Hasto lebai. “Mari kita berdemokrasi secara dewasa,” himbaunya di Jakarta, (27/11/2017).

Sebelumnya Nurhayati sempat melakukan ancang-ancang untuk maju dalam Pilkada Jatim 2018. Tetapi saat DPP Partai Demokrat menetapkan untuk mengusung paslon Khofifah dan Emil, Nurhayati langsung mengambil peran sebagai pendukung utama.

Nurhayati tidak asal omong. Ia punya tiga landasan atas penilaiannya itu. Pertama, semestinya antara satu partai dan partai lain tidak usah saling mengomentari untuk menghargai demokrasi. Kedua, hijrahnya politisi dari satu parpol ke parpol lain merupakan hal biasa. Sebab, ikatan berpolitik merupakan moral dan etik yang lebih tinggi dari undang-undang, maka harus ditegakkan dalam proses demokrasi.

Ketiga, hijrah politisi parpol ke parpol lain harus dijadikan momen untuk intropeksi di internal parpol yang bersangkutan. “Jangan kemudian menyalahkan (parpol, red) yang mengambil. Kalau tidak ada kesempatan kan tak mungkin itu terjadi,” tegas Nurhayati di Jakarta, (27/11/2017).

 

“Mari kita berdemokrasi secara dewasa,”

Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat _

Saran Nurhayati agar parpol melakukan intropeksi ada benarnya. Langkah Emil bukan yang pertama di belantara politik Indonesia, bukan pula satu-satunya di PDIP. Ambil contoh pertarungan “maut” antara tiga kader PDIP pada Pilkada Jawa Tengah 2013, yaitu Bibit Waluyo, dan Don Murdono.

Bibit adalah Gubernur Jateng definitif kala itu, tetapi PDIP malah mendukung Ganjar. Sedangkan Don adalah Bupati Sumedang yang berniat berlaga sebagai cawagub dalam kompetisi politik tersebut. Bibit dan Don tetap maju kendati diancam sanksi pemecatan oleh PDIP. Tidak tersiar ada kehebohan “outsourching” kala itu.

Menjadi The Rulling Party juga tidak sontak membuat PDIP bebas dari masalah hengkangnya kader. Adalah Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara yang diusung PDIP Purwakarta pada Pilkada 2013, memutuskan pindah haluan ke Partai Golkar.

Alasannya, Dadan ingin berkiprah politik secara lebih luas, dalam arti sekiranya tidak maju di Pilkada Puwakarta ia bisa mendaftar sebagai caleg DPRD Jabar atau DPR RI. “Ini keinginan saya sendiri, ini pilihan politik saya dan ini hak politik saya yang pasti,” tegas Dadan, (1/6/2017).

Kompetensi dan Integritas

Semua parpol sesungguhnya melakukan proses rekrutmen baik melalui proses pengkaderan yang dilakukan secara berjenjang maupun secara terbuka, termasuk Partai Demokrat. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menyebut Partai Demokrat selalu terbuka terhadap sosok pemimpin yang sesuai aspirasi dan harapan masyarakat, sekalipun sosok itu bukanlah kader internal. Kuncinya kandidatnya berkompeten dan berintegritas.

Baca juga  Gatot Nurmantyo Masih Tidak Mau Kemana-mana

“Partai harus memberikan kesempatan (bagi nonkader internal, red), dan hal yang sama tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi hampir semua partai demikian,” tegas EBY di Jakarta, (27/11/2017)

Titik puncak kerelaan parpol untuk tidak memaksakan kadernya tergambar pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Ketiga cagub yang berlaga: Anies Baswedan, Basuki Tjahja Purnama dan Agus Harmurti Yudhoyono nyata-nyata bukan kader parpol. Bahkan Basuki sempat berniat maju melalui jalur perseorangan.

Agaknya ini tidak bisa diklaim sebagai krisis kader sebagaimana yang dituduhkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Lebih tepatnya ini adalah metode untuk memperjuangkan peran parpol sebagai pengawal demokrasi di Indonesia. Buktinya, politiktoday menemukan Partai Demokrat memiliki 6 kader yang duduk sebagai Gubernur, dan 4 kader yang menjabat Wakil Gubernur di 10 propinsi.

Mereka adalah Nova Iriansyah (Wagub Aceh), Ishak Mekki (Wagub Sumsel), Muhammad Ridho Ficardo (Gubernur Lampung), Wahidin Halim (Gubernur Banten), Deddy Mizwar (Wagub Jabar), Sukarwo (Gubernur Jatim), Irianto Lambrie (Gubernur Kalimantan Utara), Christiandy Sanjaya (Wagub Kalbar), TGH. Muhammad Zainul Majdi (Gubernur NTB) dan Lukas Enembe (Gubernur Papua).

Jauh sebelumnya, tuntutan agar parpol tidak memaksakan kader internal sempat dicuatkan oleh Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas. Ketua PP Muhammadiyah ini menawarkan tiga indikator kandidat yang layak diajukan dalam kontestasi politik, yakni: harus jelas konsep, komitmen, dan track record kepemimpinannya; memiliki kapasitas kepemimpinan, serta memiliki pengalaman keteladanan.

Sekiranya ketiga indikator ini belum paripurna terpenuhi, Busyro meminta kebesaran hati parpol untuk tidak memaksanakan kader internal. Masih banyak sosok non-kader yang bisa diajukan. “Kami tahu kader mana yang baik atau tidak sehingga kalau parpol membutuhkan (calon kepala daerah, red), Muhamadiyah siap membantu,” jelas Busyro, di Solo, Minggu (29/10/2017). (rt)

Baca juga lipsus “Kontroversi PDIP” lainnya:

#lipsus1: PDIP Harus Berkaca Jika Berbicara Politik Outsourcing

#lipsus2: PDIP Tak Bisa Penuhi Aspirasi Kadernya?

#lipsus3: Kontradiksi Kedewasaan Berdemokrasi ala PDIP

#lipsus4: Tjahyo, Menteri atau Politisi PDI-P?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here