Korupsi Merajalela, Perilaku Politisi Parpol Membangkrutkan Negara?

0
Korupsi Merajalela, Perilaku Politisi Parpol Membangkrutkan Negara?

Konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan terhadap pelaku korupsi uang negara layak diapresiasi. Kemudian menempatkan partai politik sebagai perhatian utama pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018 di Jakarta pada 4 Desember 2018.

KPK mengusung tema “Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia”. Dengan alasan sebab merajalela praktik korupsi yang dilakukan oleh politisi partai politik.

KPK telah menangkap 891 koruptor, 545 pelaku atau 61,17 persen berasal dari unsur dari partai politik. Bila jumlah tersebut dirinci, maka sebanyak 69 orang adalah anggota DPR, 149 orang anggota DPRD, dan 104 kepala daerah. Selain itu, juga terdapat 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut, yang ternyata juga terkait dengan politik.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 stagnan, yakni 37, sama dengan tahun sebelumnya. KPK pun menyesalkan banyaknya aktor politik yang melakukan korupsi di sektor politik merupakan factor IPK Indonesia stagnan.

Penurunan 3 poin Indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Indonesia menjadi sebab stagnasi penilaiaan tersebut. Faktor lain penyebab indeks PERC turun adalah pelayanan publik pada birokrasi Indonesia, yang banyak diisi politisi koalisi parpol pendukung Presiden.

KPK mencatat, sedikitnya ada empat persoalan utama yang menyebabkan integritas parpol sangat kurang. Empat persoalan itu adalah tidak ada standar etika politik, sistem perekrutan yang tidak berstandar, sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga, serta kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah.

Dana parpol dari pemerintah yang bersumber dari APBN sebesar Rp 108 per suara sah. Secara total, negara menggelontorkan dana sebesar Rp 13,5 miliar bagi partai. Tahun 2018, dana bantuan itu naik hampir 10 kali lipat. Legal formlanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, saat ini dana bantuan parpol di tingkat pusat sebesar Rp 1.000 per suara sah. Artinya, negara menggelontorkan dana sebesar Rp 111 miliar kepada parpol.

Baca juga  Tersandung Umur Status Pegawai Tidak Tetap, P3K Solusi?

Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota partai juga mendapatkan dana bantuan dari pemerintah daerah. Dana bantuan bagi partai di tingkat provinsi sebesar Rp 1.200 dan di tingkat kabupaten/kota sebesar Rp 1.500.

Berdasarkan PP tersebut, dana bantuan parpol bisa dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah. Tujuan pemanfaatan dari PP 1/2018 menyebutkan, bantuan keuangan kepada parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, bantuan keuangan dari pemerintah juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

KPK dan LIPI memperkirakan kebutuhan DPP 10 parpol tersebut sekitar Rp 2,6 triliun. Sebagian mengusulkan besaran pendanaan parpol 1 persen dari belanja APBN. Dengan besaran belanja APBN Rp 2.000 triliun, alokasi anggaran bantuan parpol mencapai Rp 20 triliun.

Pertanggungjawaban dana bantuan Parpol ini mesti dipublikasi oleh Partai Politik secara transparan dan akuntabel. Sebab berasal dari uang pajak masyarakat dan pelaku usaha.

Langkahnya adalah, Pertama, Partai mempublikasikan laporan pertanggungjawab penggunaan dana dari APBN dan APBD yang telah di audit oleh Akuntan Publik atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Partai yang tidak memberikan laporan hingga batas waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua, partai wajib membuat kode etik internal parpol dan memberdayakan lembaga pengawas internal atau ombudsman. Kader yang menyimpang harus diberi sanksi dan bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya.

Baca juga  Jejak Pembungkaman PDIP Atas HAM & Pengawalan Demokrasi

Ketiga, Penghapusan mahar politik dari bakal calon anggota legislatif dan kepala daerah.

Keempat, Parpol yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana APBN, APBD, masih menggunakan mahar politik, dan politisi yang terbukti korupsi baik legislatif dan eksekutif adalah dengan tidak ikut serta kontestasi pemilu selama 5 tahun.

Sebagai hukuman untuk memperbaiki partai politik dan upaya untuk mengurangi Partai Politik yang tidak konsisten memperbaiki diri. Hal ini dimulai dari perbaikan UU Parpol dan Komitmen dari masyarakat untuk tidak memilih Partai Politik Penyumbang Koruptor berdasarkan rilis KPK.

ICW merilis kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp 1,09 triliun dan nilai suap Rp 42,1 miliar. Hal ini belum kasus yang tidak tertangkap tangan dan masuk wilayah penegakan hukum.

Jumlah tersebut boleh jadi sangat minim. Jika perbandingan dengan uang negara yang bocor atau dikorupsi, serta kongkalikong pembuatan peraturan perundangan untuk menguntungkan segelintir orang dari politisi.

Bila perilaku dan penegakan hukum tidak dilaksanakan berdasarkan komitmen Presiden dan DPR RI secara kelembagaan dan Parpol, maka perilaku tersebut bagian dari membangkrutkan negara.

Pengurus Parpol Siap?

Adrian Patimura, Pemerhati Budaya Korupsi Parpol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here