KPK Harus Berani Usut Puan dan Pramono, Jangan Berhenti di Setya Novanto

0

Kita angkat topi untuk KPK. Keberanian KPk menjerat Setya Novanto yang konon disebut-sebut sebagai “the untouchables” patut diacungkan jempol. Namun, kita tentu tak ingin kasus megakorupsi e-KTP ini berhenti di Setya Novanto. Apalagi, nyata-nyata Setya Novanto telah menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana kasus megakorupsi e-KTP sebesar 500.000 dollar AS atau sekitar Rp 7 miliar dengan kurs dolar AS yang Rp 14.000.

Sah-sah saja apabila Puan Maharani membantah. Itu adalah haknya sebagai seorang warga negara yang mesti diperlakukan adil di hadapan hukum. Namun, bukan berarti KPK dan publik harus langsung percaya. Perlu penyelidikan lebih lanjut.

Apalagi Presiden Jokowi sudah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk meneruskan proses hukum kepada Puan Maharani dan Pramono Anung yang notabene adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet.

Betul, KPK sudah menangkap sinyal itu dengan jawaban tidak akan mundur. Tetapi kita pun sama-sama paham bahwa gerak-langkah KPK tidak murni perkara profesionalisme. KPK menghadapi pagar dan tembok tebal dari para politisi yang hendak menyelamatkan dirinya, atau koleganya.

Ambil contoh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terkesan cuci tangan tersangkut keterlibatan kader-kader PDIP, sekaligus menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Narasi ini tak ubahnya buruk muka-cermin dibelah. Jika PDIP benar-benar membiarkan proses hukum tersebut berlangsung tanpa intervensi, seharusnya Hasto tidak melakukan manuver politis seperti itu.

Keterbatasan KPK ini bisa dilihat dari “lelet”-nya KPK saat menghadapi kader-kader strategis PDIP. Sebelum Puan dan Pramono, sudah disebut-sebut keterlibatan Yasonna Laoly (kini Menteri Hukum dan HAM), Ganjar Pranowo (kini Gubernur Jateng), dan Olly Dondokambey (kini Gubernur Sulut). Hingga hari ini penuntasan keterlibatan ketiganya masih terseok-seok.

Baca juga  Dahnil Anzar Sebut Kasus Novel Serangan Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Sekali lagi, kita mengapresiasi KPK. Tapi lembaga antirasuah ini menjadikan Setya Novanto pesakitan pada saat mantan politisi Partai Golkar sudah menjadi ibarat musuh masyarakat. Sehingga pada saat Setya Novanto dicokok, publik langsung bersorak. Pada saat itu pula Setya Novanto diketahui sudah ditinggalkan oleh para loyalisnya.

Sebaliknya, kader-kader PDIP yang disebut di atas masih memegang posisi strategis hingga hari ini. PDIP merupakan the rulling party yang secara jumawa telah melabeli Presiden Jokowi sebagai ‘petugas partai’. Terakhir, Puan Maharani adalah puteri Megawati, yang membuatnya ibarat puteri mahkota PDIP.

Beranikah KPK melewati rintangan-rintangan di atas? Atau, akankah megakorupsi e-KTP berhenti di Setya Novanto? Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Ini adalah ujian sejarah bagi KPK.

Untuk mencegah KPK terjebak dalam pusaran arus politik ini, sebagai warga negara yang ingin korupsi benar-benar tercerabut hingga ke akar-akarnya kita wajib mendukung KPK. Dukungan ini bukan hanya lewat persetujuan dalam hati, melainkan harus diledakan dalam suara-suara rakyat.

Sampaikan kepada handai taulan, buatlah tulisan diblog, atau tulislah status di media sosial kita masing-masing, bahwa kita ingin KPK melaksanakan tanggungjawabnya secara tegas dan adil. KPK harus bergerak cepat untuk menuntaskan status dari kader-kader PDIP ini. Apakah namanya cuma dicatut, apakah cuma saksi, atau sudah layak dinaikan statusnya sebagai tersangka.

Rakyat Indonesia benar-benar menunggu kecepatan kinerja KPK. Rakyat Indonesia menanti KPK untuk berani untuk bersikap adil. Jangan sampai terkesan akibat orang-orang itu masuk dalam lingkar utama PDIP, lalu kasus-kasusnya disambillalukan.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here