KPK Imbau Cakada yang Dimintai Mahar Politik Berani Lapor

0
17
KPK Himbau Cakada yang Dimintai Mahar Politik Berani Lapor
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

PolitikToday – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap tidak ada lagi calon kepala daerah yang ditangkap KPK, kepolisian atau kejaksaan karena kedapatan melakukan tindak pidana korupsi di masa pilkada.

Harapan ini disampaikan Basaria dalam sambutannya di acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/4/2018).

“Saya tahu memang ongkosnya mahal. Tapi percaya atau tidak, kalau sudah berusaha dengan cara yang tidak halal cepat atau lambat akan terdekteksi penegak hukum. Yang melaporkan tidak jauh, pasti orang yang dekat dengan bapak ibu juga. Kalau sudah menang, pasti akan ada yang melaporkan kecurangan-kecurangan,” katanya.

Meski tidak yakin bahwa praktik mahar politik tersebut tidak ada, Basaria berharap Pilkada Jawa Barat 2018 bersih dari praktik korupsi.

“Mudah-mudahan tidak terjadi untuk Jawa Barat ini. Kalau ada uang lebih mending sumbang ke panti asuhan. Biar masyarakat memilih pemimpin karena benar, yakin dan percaya,” tuturnya.

Baca juga  KPK tak Bisa Jerat Boediono Hanya Berdasarkan Putusan Pra Peradilan

Basaria berharap calon kepala daerah yang dimintai mahar politik untuk melapor kepada KPK. Karena praktik mahar politik dalam ajang pilkada. Menurutnya budaya itu termasuk praktik korupsi.

“Semua ingin free, ingin gratis kan? Ada enggak yang bayar ke partai politik? Bayar semua ya? Kalau bapak datang ke kantor KPK ada kata berani jujur hebat. Tapi hanya bapak ibu yang tahu bayar apa enggak. Ada yang bayar di depan, ada bayar di belakang nantinya,” katanya.

Sebelumnya pengamat politik Refli Harun meyakini banyak calon kepala daerah yang diminta mahar politik oleh parpol. Mahar politik itu diperlukan untuk membiayai proses politik saat berlangsungnya Pilkada 2018.

“Percaya nggak hampir semua pasangan calon itu membayar mahar politik, percaya kan. Karena tidak ada makan siang yang gratis,” kata Refli Harun di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/3/2018).

Baca juga  Anies Baswedan Diminta Fokus Urus DKI Jakarta

Sebagai solusi, Refli menilai seharusnya parpol yang meminta mahar politik kepada para calon kandidat kepala daerah tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada.

“Partai yang menerima mahar politik tidak bisa mengikuti pencalonan berikutnya, tapi kita tidak tahu,” terang Refli.

Namun sayangnya para calon kepala daerah pun, lanjut Refli, hanya berdiam diri terkait adanya permintaan mahar politik tersebut.

“Sehingga Bawaslu pun kehilangan akal bagaimana menjerat money politik ini atau mahar politik, ini juga persoalan,” pungkasnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here