KPK Jangan Lupakan Puan Maharani dalam Kasus KTP-el

0
418

Setya Novanto telah ditetapkan sebagai terdakwa proyek pengadaan kartu identitas penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dan Anas Urbaningrum juga berkali-kali dipanggil sebagai saksi dalam proyek tersebut. Maka sudah seharusnya Puan Maharani juga dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian. Jika ada bukti permulaan, KPK harus berani “mencokok” menteri sekaligus anak Megawati tersebut.

Publik terlanjur menduga dan menilai bahwa Setya Novanto yang Ketua Fraksi Golkar pada saat itu tokoh penting dibalik korupsi e-KTP ini. Partai Golkar juga terkena imbasnya. Partai beringin itu disebut mendapat jatah bagi-bagi uang haram tersebut. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, uang yang mengalir ke Partai Golkar mencapai angka USD 7,5 juta dan Rp 26 Miliar.

Sementara itu, Anas yang saat itu merupakan ketua Fraksi dari Partai Demokrat diduga juga menerima aliran uang dari proyek KTP-el tersebut. Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Anas disebut menerima jatah sebesar 11 persen atau Rp574,2 miliar dari proyek KTP-el bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Atas dugaan ini, Anas yang telah menjadi pesakitan karena kasus Hambalang harus berulang kali bolak-balik dimintai keterangannya terkait KTP-el.

Bagaimana dengan PDI Perjuangan?

PDI Perjuangan merupakan partai urutan ketiga terbesar yang menerima aliran dana proyek KTP-el tersebut. Angkanya lumayan besar. Jika ditotal hampir USD 1,9 juta uang yang mengalir ke Fraksi PDI Perjuangan pada saat itu. Jika Setya Novanto dan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Fraksi pada saat itu sudah diperiksa oleh KPK, maka sudah selayaknya KPK juga memeriksa Puan Maharani terkait posisinya saat itu sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan, apalagi jka mengacu pada kesaksian Ganjar Pranowo, Puan dilaporkan setiap perkembangan.

Baca juga  Menanti Tuah SBY di Pilpres 2019

Puan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan pada saat itu, menurut hemat saya tentu mengetahui sedikit banyak informasi terkait proyek tersebut. Informasi inilah yang harusnya dikorek lebih awal oleh KPK untuk menguak skandal mega korupsi ini. Bukankah untuk menemukan temuan awal awal KPK harus menggali informasi sebanyak mungkin? Kenapa Puan tidak diperiksa?

Apakah pengakuan dari Ganjar Pranowo dalam persidangan yang mengakui selalu member laporan perkembangan proyek EKTP kepada Puan tidak ada artinya dan menjadi pintu masuk. Belum lagi pernyataan Firman Wijaya yang menunggu kesaksian Puan Maharani di dalam proyek terebut. Seharusnya dua pernyataan ini bisa dijadikan dasar oleh KPK untuk menarik Puan dalam pengungkapan fakta selanjutnya.

Secara hukum, semua orang mempunyai posisi yang sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi KPK tidak usah takut karena jabatan Puan saat ini. Sekalipun saat ini Puan berada di tengah pusaran kekuasaan, KPK harus bisa membuktikan lembaganya adalah lembaga yang tidak tebang pilih dalam memproses hukum.

Baca juga  Bertemu Prabowo, SBY Komitmen Turun Gunung untuk Kampanye dan Tak Campuri Cawapres

Jangan sampai pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan KPK sebagai alat kekuasaan menjadi opini yang diterima masyarakat secara positif. KPK juga ditantang menjalankan hukum dengan semestinya dan tidak membawa ranah hukum ke wilayah politik. Jika inilah yang terjadi, maka KPK akan tergerus sendiri.

KPK harus berani memanggil Puan untuk membuktikan dirinya bersih dari sangkaan bermain mata dengan kekuasaan. KPK jangan mau diobok-obok politik untuk memutarbalikkan fakta. Masyarakat menunggu gebrakan KPK memanggil Puan, dan jika ada bukti permulaan yang kuat, KPK juga ditantang untuk menersangkakan Puan, sekalipun ia anak mantan presiden dan menteri di dalam pusaran kekuasaan.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here