KPK Terus Dalami Dugaan Pidana Korporasi Golkar dan PDIP

0
KPK Terus Dalami Dugaan Pidana Korporasi Golkar dan PDIP

PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami dugaan pidana korporasi yang akan diterapkan kepada partai politik. Oleh sebab itu, KPK saat ini membutuhkan pendapat ahli hukum guna menjerat pidana korporasi partai politik.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, dalam kasus-kasus yang tidak biasa dihadapi KPK, maka pihaknya selalu mengundang pakar atau ahli hukum untuk mencari dasar hukum.

“Permintaan pendapat ahli sudah sering dilakukan tidak hanya spesifik terhadap korporasi saja tapi terkait dengan seluruh penanganan perkara,” ujar Febri, Jumat (14/9).

Febri mengatakan, nantinya pendapat para ahli bisa dijadikan alat bukti untuk menersangkakan PDIP dan Golkar.

“Alat bukti itu kan ada lima, salah satu alat bukti itu ahli,” katanya.

Baca juga  Mangkir Lagi di Sidang, KPK Akan Jemput Paksa Wakil Ketua DPR dari PDIP

Terkait dugaan pidana korporasi yang dilakukan PDIP dan Golkar, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan pihaknya membutuhkan pendapat ahli utama untuk menyamakan persepsi apakah partai politik bisa disamakan dengan korporasi untuk kemudian dipidana.

“Itu belum semuanya sama persepsinya, oleh karena itu KPK harus mengkaji lebih dalam lagi,” kata SYarief.

KPK berencana mengundang sejumlah pakar hukum terkait penggunaan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi.

“Berdiskusi apakah tanggung jawab pidana korporasi bisa juga dikenakan terhadap partai politik,” katanya.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here