KPU dan KASN Ingatkan ASN untuk Netral

0
Tak Netral di Pilkada, ASN Akan Diturunkan Pangkat hingga Dipecat
(Ilustrasi) Aparatur Sipil Negara

PolitikToday – Komisi Nasional Aparatur Sipil Negara (KASN) menegakan bahwa netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan ASN tidak boleh terlibat di semua tahapan pemilu.

Dikatakan Wakil Ketua KASN Irham Dilmy, dalam aturan tersebut juga ada sanksi yang berlaku jika ASN melakukan pelanggaran.

“Kalau di peraturan pemerintah 53 tahun tahun 2010, sanksi atas netralitas ASN itu hanya dua macam, yakni sanksi sedang dan sanksi berat, tidak ada sanksi ringan,” ujar Irham.

Ia menjelaskan, sanksi berat adalah pemberhentian secara tidak hormat. Sedangkan, sanksi sedang adalah bisa diturunkan pangkatnya selama tiga tahun. “Ada penundaan kenaikan pangkat, ada penundaan kenaikan gaji, macam-macam gitu,” tuturnya.

Ditambahkannya, mekanisme pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) kabupaten/kota. Setelah ada rekomendasi tersebut, Komisi ASN akan mengeluarkan rekomendasi mengikat kepada pejabat penilai kepegawaian.

“Dalam hal ini gubernur, menteri dan sebagainya,” kata Irham.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), telah mengimbau agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas di masa pemilu. Para ASN, kata Hasyim, harus mengerti bahwa mereka telah diamanatkan undang-undang untuk melayani publik.

“Pegawai negeri atau aparat sipil negara ini kan harus tahu bahwa tugasnya itu diberi amanah undang-undang itu untuk apa? Melayani publik,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari.

Lebih jauh Hasyim mengatakan, para ASN sebaiknya menghindari kecenderungan dalam kontestasi politik pemilu. “Jangankan menyampaikan dukungan, kecenderungan saja itu mestinya tidak boleh.”

Netralitas ASN dalam pemilu 2019 memang beberapa kali menjadi sorotan. Di Makassar misalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menerima tujuh laporan soal dugaan camat di Makassar yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden mendatang. Para camat itu diduga melakukan politik praktis dalam video berdurasi 1 menit 27 detik.

Baca juga  PAN Prihatin Kadernya Jadi Tersangka Kasus Hoaks

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here