KPU Jakarta Sebut 156 Ribu Tambahan Pemilih, Tim Anies Temukan 29 Ribu Bermasalah

0

Berdasarkan data pemutakhiran sementara KPUD DKI Jakarta, terdapat penambahan sekitar 156 ribu daftar pemilih sementara untuk Pilkada putaran kedua, dan angka diyakini terus bertambah.

“Angka dari rekap kemarin dan tadi malam, ada penambahan pemilih dibanding daftar pemilih tetap (DPT) putaran pertama itu jumlahnya 156 ribuan,” kata Komisioner KPUD DKI Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik, Senin (20/3/2017).

Sidik mengatakan, angka tersebut masih bisa terus berubah karena dipastikan akan ada penambahan. Karena,  kata Sidik, masih ada beberapa data pemilih yang belum masuk seperti data pemilih di beberapa Lapas yang masih dalam proses verifikasi.

“Kalau data Lapas sudah masuk, misal yang sekarang kami minta verifikasi 10 ribu sampai 11 ribu, karena dari pengelola rutan atau Lapas datanya sementara data DKI. Tetapi, kami ingin pastikan apakah betul mereka warga DKI atau bukan. Yang bisa mengecek NIK itu Dukcapil,” kata Sidik.

Dengan penambahan DPS ini, kata Sidik, akan ada penambahan sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di beberapa wilayah. “Kurang¬† lebih menambah sembilan TPS. Jakarta Timur paling banyak sebanyak empat TPS, karena di sana nambahnya cukup lumayan. Jakarta Timur tambahnya 36 ribuan data di DPS dibanding DPT,” kata Sidik.

Dijelaskan Sidik, untuk wilayah Jakarta Barat terdapat penambahan 34 ribu, Jakarta Utara 32 ribuan. Untuk Jakarta Selatan terdapat penambahan sekitar 33 ribuan, Jakarta Pusat 17 ribuan dan Kepulauan Seribu sekitar 300-an.

Sementara itu, saat KPUD sibuk mengurusi penambahan pemilih, tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Jakarta Barat saja menemukan 29.330 29.330 data kependudukan invalid dan ganda dari DPT di putaran pertama.

“Setelah dianalisis ada 28.853 data invalid dan 477 ganda,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, (20/3/2017).

Baca juga  Pemerintah Tidak Perlu Takut Pada Hak Angket

Taufik mengatakan, data ganda ada di Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Tamansari, dan Tambora. Sementara data kependudukan invalid tersebar di seluruh wilayah Jakarta Barat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, ada 12 kriteria yang ditemukan terkait tidak validnya data kependudukan. Pertama, kata dia, NIK/KK tidak berjumlah 16 digit sebagaimana ketentuan, berakhiran 0000, kode kabupaten/kota salah, berdomisili di luar DKI, dan berdomisili di luar kabupaten/kota (Jakarta Barat). Selain itu, format tanggal perekaman KK tidak terbaca, KK terbit sebelum 2005, KK terbit setelah penetapan DPT, format tanggal NIK tidak terbaca, kode provinsi di luar dalam wilayah kependudukan, kode kabupaten/provinsi di luar wilayah kependudukan dan kode kecamatan di luar wilayah kependudukan.

Menurutnya, adanya data invalid dan ganda ini sangat rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk berbuat curang dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta membereskan masalah ini. “Ini baru di Jakarta Barat, yang jumlahnya 1,88 persen dari total pemilih di Jakarta Barat,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here