KPU Kecewa Kemenkumham Kembalikan PKPU Larangan Napi Jadi Caleg

0
685
JPPR Dukung Rencana KPU Larang Mantan Napi Jadi Caleg

PolitikToday – KPU mengaku kecewa atas sikap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dinilai tidak konsisten dalam mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) menjadi peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Viryan di Jakarta, Rabu (13/6/2018).

Viryan menyebut sikap Kemenkumham itu berbeda saat mengundangkan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPD dengan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Padahal tambahnya, kedua PKPU tersebut sama-sama mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam pemilihan wakil rakyat pada 2019 mendatang.

“Yang konsisten itu kalau segera diundangkan soal PKPU ini. Sebab kan di PKPU pencalonan DPD ada aturan sama dan diundangkan (Kemenkumham, red),” ujar mantan anggota KPU Kalimantan Barat ini.

Viryan mengaku kaget dengan perbedaan sikap Kemenkumham dalam mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Baca juga  Pasca Mahfud MD, Kini Din Syamsudin dan Muhammadiyah “Dilecehkan” Kubu Jokowi?

“Sikap Kemenkumham ini dalam sejarah pengundangan PKPU tidak pernah terjadi. Baru sekarang,” ungkapnya.

Menurut Viryan kebijakan Kemenhukham tersebut tidak akan merubah sikap terkait pemberlakuan PKPU tersebut. Ia menegaskan sikap KPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg mendatang sudah final dan tidak akan berubah.

“Soal sikap untuk mantan napi korupsi nyaleg itu sudah final. Tapi kan sosialisasi tetap butuh kita finalkan. Kita butuh ke Kemenkumham,” kata mantan anggota KPU Kalimantan Barat tersebut.

Sebelumnya, Kemenkumhan telah mengembalikan PKPU yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi caleg menjadi peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, menyebut pihaknya sudah mengembalikan PKPU itu ke KPU.

“Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan,” kata Widodo, Senin (11/6/2018).

Baca juga  Muncul Surat "Hoax" SBY, Netizen Bereaksi Keras

Widodo berkilah, kebijakan Kemenkumham ini diperkuat surat keberatan dari Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

“Sudah saya kirimkan juga dalam lampiran surat saya ke KPU, surat-surat keberatan dari Bawaslu dan Kemendagri,” imbuhnya.

Sinkronisasi dan penyelerasan itu, kata Widodo, agar PKPU yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan MK. Menurutnya, KPU perlu mengundang Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah stakeholder terkait untuk memberikan masukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here