KPU: Masih Ada 13 Daerah Belum Sepakati Anggaran Pilkada

0
14

Sebanyak 13 daerah belum menyepakati anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Jika tidak segera diatasi, dapat berpotensi menganggu tahapan Pilkada yang semakin dekat.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan seluruh daerah itu menuntaskan kesepakatan anggaran sebelum akhir bulan ini.

“Masih ada 13 daerah yang belum melakukan tandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2018. Daerah-daerah itu tersebar di empat provinsi,” ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2018).

Daftar daerah tersebut adalah Provinsi Papua, Kota Tarakan (Kalimantan Utara), Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo (NTT), Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara) serta Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Deiyai (Papua).

Baca juga  Sebut La Nyala Pesaing Kuat Khofifah dan Gus Ipul, Gerindra Akan Ajukan Kandidat Sendiri?

Dijelaskannya, masih adanya daerah yang belum menuntaskan anggaran Pilkada disebabkan beberapa hal. Namun, dia menyebut perbedaan pendapat mengenai kebutuhan dana oleh KPU setempat dan ketersediaan dana dari pemerintah daerah (pemda), menjadi penyebab umum.

Selain itu, ada permintaan kepala daerah terkait teknis penandatangan NPHD. Viryan menyontohkan situasi di Kabupaten Kepulauan Talaud di mana pemda masih menanti penetapan sekretaris daerah yang definitif sebelum anggara resmi ditandatangani.

“KPU memberikan waktu penandatanganan NPHD selesai secara keseluruhan sebelum 27 September. Tujuannya, jika anggaran telah dipastikan akan lebih banyak kegiatan tahapan Pilkada yang segera bisa dilakukan,” ujar Viryan. (aip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here