KPU Protes Bawaslu Proses Pengaduan PKPI

0
15
Komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meladeni gugatan parpol yang tidak mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham).

“Ada yang menarik, PKPI. Kami tidak meloloskan mereka karena ada dua kepengurusan, Secara kelembagaan, parpol yang legal itu adalah yang dapat SK Kemenkumham,” kata pimpinan KPU, Wahyu Setiawan, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Verifikasi dan Gugatan Partai Politik Menuju Masa Depan Demokrasi?” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa KPU siap melayani gugatan tujuh partai politik tentang Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Dia sendiri memaklumi gugatan tujuh partai yang terdiri dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono, PKPI Haris Sudarno, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan Partai Republik.

Baca juga  Meski Teratas, Elektabilitas Ridwan Kamil Belum Aman

Dia tegaskan, Sipol sudah dipersiapkan matang dengan pelatihan dan simulasi. Artinya, KPU tidak “dadakan” membuat Sipol.

Di sisi lain, Wahyu menegaskan bahwa KPU punya kewenangan untuk membuat peraturan sebagai operasionalisasi dari UU. Wahyu menuturkan, belakangan banyak parpol yang mengapresiasi Sipol dalam proses seleksi untuk Pemilu 2019.

“Harus ada pakem yang dijadi pedoman,” kata Wahyu. (mrz/rmol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here