KPU Tegaskan Tetap Tolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

0
1201
KPU Tegaskan Tetap Tolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

PolitikToday – Meski mengundang perdebatan bahkan di tingkat Presiden dan Wakil Presiden terkait boleh atau tidaknya Mantan Narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019 yang akan datang, Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak akan merubah keputusannya terkait larangan tersebut.

Ditegaskan Komisioner KPU Ilham Saputra hingga saat ini tidak ada perubahan dalam aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).
Menurut Ilham, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menyikapi lapangan tersebut tidak mempengaruhi sikap KPU.

“Soal itu (perbedaan sikap) sama sekali tidak mempengaruhi sikap kami,” ujarnya, Kamis (31/5).

Ilham mengakui, KPU membutuhkan waktu untuk melakukan finalisasi terhadap aturan yang masuk dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota itu.

“Sama sekali tidak ada perubahan. Kami hanya memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam perumusannya. Insyaallah rancangan PKPU kami kirimkan ke Kemenkum-HAM pekan ini,” tegas Ilham.

Baca juga  SBY Akan Tempati Posisi Terhormat di Tim Pemenangan Prabowo - Sandi

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana KPU memberlakukan larangan bagi mantan Napi kasus korupsi untuk menjadi Caleg mendapat tantangan dari sebagian partai politik. Namun tak sedikit juga yang mendukung rencana tersebut.

Larangan itu sendiri tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan itu berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”.

Atas rencana tersebut, Presiden Jokowi menilai hak untuk menjadi caleg adalah hak setiap warga negara. Karena itu ia berpendapat mantan napi kasus korupsi juga memiliki hak politik setelah menjalani hukuman.

“Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik,” ujar Jokowi Selasa (29/5).

Baca juga  Gara-gara Jokowi Khawatir, Muncul Wacana JK Wapres Tiga Kali

Presiden menyebutkan hak berpolitik mantan narapidana korupsi itu juga diatur dalam konstitusi. Karena itu, menurut dia, KPU dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut.

“Ya itu konstitusi apa, memberikan hak, tapi silakan KPU ditelaah,” kata Jokowi.

Namun, dukungan Jokowi mendapat sanggahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK mendukung peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Bahkan Jusuf Kalla berharap peraturan tersebut dapat efektif mengurangi korupsi di DPR RI.

“Saya sudah setuju supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik,” ujar Jusuf Kalla, Rabu lalu.

(rnd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here