KPU Tegaskan Tidak akan Masukkan Nama OSO di DCT

0

PolitikToday – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa KPU tetap tidak akan memasukkan nama Oesman Sapta Oedang (OSO) ke dalam daftar calon legislatif (caleg) DPD untuk Pemilu 2019 meski ada surat dari Presiden yang meminta agar nama OSO kembali dimasukkan ke dalam DCT. Disebutkan Hasyim, berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi aturan tertinggi.

“Sudah kita jawab. Seperti surat terdahulu kepada Presiden sama,” kata Hasyim.

Lebih jauh Hasyim mengingatkan bahwa OSO harus menjalankan putusan MK. Namun, Hasyim juga tak ingin mencampuri urusan pencetakan surat suara dengan atas nama OSO.

“Intinya begitu (menjalankan putusan terdahulu). (Soal surat suara) itu masalah putusan MK,” ucap dia.

Sebelumnya beredar surat dari Setneg soal pencalegan OSO. Surat yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta agar KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Putusan ini memenangkan OSO dan memberikan hak kepada OSO untuk mengikuti pemilihan legislatif.

Surat ini ditembuskan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, PTUN hingga Bawaslu. Surat ini dikeluarkan per 22 Maret 2019.

KPU sendiri sejauh ini tetap pada pendirian untuk tidak masukkan nama OSO ke daftar calon anggota DPD lantaran berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu mengamanatkan pelarangan pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Polemik pencalegan OSO bermula saat Ia menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan menegaskan tidak akan menjalani perintah KPU untuk mundur dari partai dan akan tetap maju sebagai calon anggota legislatif dari DPD.

Baca juga  KPU Segera Laporkan Hoax Server Pemilu di LN

“Saya tidak akan mundur. Itu prinsip saya selagi KPU tidak menjalankan perintah konstitusi, perintah PTUN, Bawaslu dan Mahkamah Agung, dan tidak ada masalah dengan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata OSO.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here