Kriminalisasi Tokoh-Tokoh di Balik Dukungan ke Jokowi?

0
2300
Kriminalisasi Tokoh-Tokoh di Balik Dukungan ke Jokowi?

“Satu hal yang kita pegang teguh, tidak ada intervensi kekuasaan dan campur tangan politik dalam penegakan hukum dan keadilan.” Pidato politik SBY, 17 September 2018.

Kutipan pidato SBY diatas sengaja saya sitir sebagai representasi kecemasan saya pribadi dan sebagian rakyat Indonesia akan laju intervensi hukum yang membuat tokoh-tokoh di luar pemerintah mendadak mendukung kandidat penguasa.

Kasus teranyar ialah penyidikan KPK terhadap Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan istrinya terkait dugaan korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara Barat. TGB diduga menerima suap sebesar Rp7,36 miliar termasuk dalam bentuk penukaran valuta asing senilai US$1 juta. Padahal sebelumnya TGB tergolong getol mengkritik Jokowi termasuk bergabung dalam barisan 212.

Ada pula Hary Tanoesudibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Hary diduga terbelenggu kasus pajak Mobile8 sampai-sampai berurusan dengan kejaksaan. Alhasil, Hary yang keras mengkritik pemerintah untuk menaikan citra parpolnya mendadak mesra dengan Jokowi.

Bahkan Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin rumornya dijebak dengan kasus korupsi Asian Games. Padahal secara emosi Erick Thohir dan Sandiaga Uno adalah sepasang sahabat sejak kecil. Keluarga mereka pun amat dekat. Logika ini yang membuat publik hampir-hampir tak percaya jika Erick Thohir bisa “mengkhianati” sahabatnya sendiri.

Baca juga  SBY Belum Turun, Gerindra: Jadwal Pilpres Masih Lama kok!

Jangan lupakan Muhaimin Iskandar. Ketum PKB, yang semula ngotot ingin jadi cawapres Jokowi, tiba-tiba legowo. Isunya, Muhaimin diancam perkara kasus korupsi pembahasan anggaran dana optimalisasi pada Kemenakertrans yang dulu dipimpinnya.

Banyak lagi sebenarnya. Macam Romahurmuziy yang dikejar kasus suap dana pembangunan daerah, hingga Ustadz Yusuf Mansur yang konon dibelenggu kasus penipuan. Bahkan setingkat Ma’ruf Amin sempat terseret kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Memang semua ini masih rumor. Tetapi membaca begitu banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat masalah memantik kecurigaan publik pula. Mungkinkah mereka diancam jika tidak mau mendukung Jokowi? Ancaman kriminalisasi? Ancaman pemiskinan perusahaan? Mungkinkah aparat hukum terlibat dalam upaya memenangkan Jokowi di Pilpres?

Mau tak mau publik jadi ingat pernyataan Ridwan Kamil ketika hendak maju Pilgub Jabar.  Waktu itu ada video viral. Ridwan Kami menyebut : “NasDem ini, dia punya media dan Kejaksaan. Kalau saya tolak, kemungkinan banyak mudaratnya kepada saya, kepada pembangunan Kota Bandung terganggu.

Kata “punya” ini bermakna kepemilikan. Persepsi ini amat bahaya. Kalau media dan kejaksaan yang mestinya netral diklaim miliki Partai Nasdem, mungkinkah partai besutan Surya Paloh itu bisa menggunakan “media” dan “kejaksaan” untuk menggebuk lawan politiknya?

Baca juga  Pandangan SBY Terkait Perang Dingin AS dan Perancis

Bagaimana jika persepsi semacam ini juga dimiliki lingkar utama penguasa yang lain? Akibatnya bisa gawat. Pemerintah berpotensi tergelincir untuk menyelewengkan kekuasaan sekaligus membunuh demokrasi di tanah ini. Indonesia bisa tergelincir ke era kegelapan, ke zaman Dajal di mana kebaikan dan keburukan terbolak-balik.

Kecemasan ini yang mengemuka di benak masyarakat. Bagaimanapun, trauma atas Orde Baru masih lekat dalam ingatan dan emosi publik. Kecemasan masyarakat ini pula yang dipungut oleh SBY selama safari politiknya terjun ke tengah-tengah masyarakat seantero Nusantara.

Kecemasan ini pula yang disampaikan SBY lewat pidato politiknya tempo hari sebagai pengingat bagi pemerintah. Bagaimanapun sebagai presiden pendahulu Jokowi, SBY tidak ingin Indonesia tergelincir menjadi lebih buruk. Justru SBY sengaja menyampaikan hal ini untuk memastikan Indonesia terus bergerak menuju lebih baik.

Oleh: Arif Rahman Hakim, pemerhati politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here