Kritik Semestinya Dijawab dengan Kinerja Perbaikan

0
Kritik Semestinya Dijawab dengan Kinerja Perbaikan
Demo Peternak Ayam tentang kebijakan harga jual Ayam. Sumber Foto: Antara

Kebijakan pada dasarnya membutuhkan keseimbangan dalam penerapan, lewat kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak. Sebuah kebijakan berdampak luas terhadap berbagai hal. Gelombang protes terbaru dari pengusaha peternak ayam hidup. Telah mengalami kerugian akibat penetapan harga ayam hidup Rp. 20.000/Kg mengakibatkan petani mengalami kerugian sampai dengan Rp. 2 triliun dalam enam bulan.

Sebelumnya pengusaha ayam layer juga telah mengkritisi tentang harga jagung yang memberatkan dari sisi biaya operasional. Kemudian dijawab dengan pembukaan kran impor jagung dengan melebihi kebutuhan. Hal ini berakibat kepada petani jagung yang memasuki musim panen.

Termasuk dengan protes dari petani tebu dan garam yang telah dulu menyampaikan protes. Sebab tidak mendapatkan perlakuan yang pas bagi keberlangsungkan petani tebu dan garam dalam negeri.

Adalah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah mengendalikan impor gula yang berlebihan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab tanpa pengendalian kebijakan impor gula, maka petani tebu mengalami kerugian.

Arum Sabil selaku dewan pembina APTRI memproyeksikan produksi gula petani tahun ini bisa mencapai 2,3 juta sampai 2,4 juta ton. Sementara dari sisi permintaan gula, sektor industri menurutnya ada kebutuhan sebesar 2,5 juta ton dan 2,5 juta ton untuk kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Sehingga total kebutuhan nasional sebesar 5 juta ton.

Banyak faktor yang mesti menjadi pertimbangan sebelum sebuah kebijakan lahir. Apalagi kebijakan yang menyentuh tentang keberlangsungan hajat hidup orang banyak dan rangkaian industri yang menyangkut penyerapan lapangan pekerjaan.  

Pertanian Tebu, Garam dan Ayam pedaging adalah sektor yang mampu menjadi kekuatan penggerak ekonomi masyarakat dengan menggerakkan daya beli. Ada banyak komponen ekonomi yang saling bergantung dan menguatkan.

Baca juga  Sepatah Kata "Rindu" untuk SBY

Salah dalam mengambil kebijakan dan tanpa koordinasi lintas kementerian terkait, terutama kementerian perekonomian. Maka gelombang protes dan demonstrasi kepada pemerintah akan tetap berlanjut dan berjilid-jilid. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mendapatkan rasa keadilan dan keberpihakan pemerintah.

Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen tentang beberapa kebijakan pemerintah, semestinya mampu untuk diperbaiki dan dikomunikasikan sampai sejauh mana perbaikan tersebut. Sebab, tanpa hal tersebut dapat memunculkan spekulasi dan juga mis komunikasi. Apalagi satu kebijakan dikonfirmasi oleh berbagai pihak dengan jawaban yang beragam dari beberapa menteri kabinet kerja saat ini.

Bila ditelisik lebih dalam terdapat fakta komunikasi yang tidak sinkron dan terputus. Antara pemerintah, pelaku bisnis yang menimbulkan gelombang unjuk rasa dan protes. Tidak terlihat secara gamblang proses pengambilan kebijakan pada sub sektor ekonomi riil menjadi perhatian penuh pemerintah. Dan hanya diselesaikan dengan kebijakan terkesan tebang pilih dan tidak menyeluruh.

Akibatnya adalah kepercayaan masyarakat pudar dan hilangnya wibawa pemerintahan dalam mengambil kebijakan. Dan semestinya ini tidak boleh berlangsung lama dan berlarut. Mujib Rangkutti, Pemerhati Kebijakan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here