Kursi Menteri Jadikan PDIP dan Nasdem Renggang?

0

Konflik koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem belum juga reda. Terlebih mencuatnya nama Gubernur DKI, Anies Basewedan dipepet sang ketua Umum, Surya Paloh untuk dicalonkan sebagai calon Presiden periode 2024-2029 mendatang. Kubu PDIP mencium aroma politik yang tidak sehat, mengingat NasDem sering melakukan pembajakan kader dari partai lain untuk diusung menjadi caleg atau Kepala Daerah pada pemilu 2019 lalu. Kali ini sasarannya Kepala daerah yang masih menjabat untuk membenahi Jakarta untuk beberapa tahun ke depan.

Tak hanya itu, gesekan politik kembali runcing atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta banyak jatah kursi menteri kepada Jokowi saat berpidato di Kongres V PDIP 2019 di Bali, Kamis (8/8).

Seketika, pernyataan ini pun dibalas NasDem melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Dirinya menyatakan bukan hanya PDIP yang berkeringat memenangkan paslon Presiden Joko Widodo- Ma’ruf Amin pada pemilu presiden lalu. Politisi berkacamata tersebut mengingatkan partai politik yang mengusung pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden Pilpres 2019 lalu bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Atas pernyataan itu seolah-olah tampak semakin memperburuk hubungan antara kedua partai ini menjelang pelantikan pada Oktober nanti. Ya, masalah nya kini soal jatah kursi menteri. Sehingga menjadi perdebatan panjang antar kedua partai yang sama-sama menjadi rekan di koalisi Indonesia Kerja (KIK). Soal partai mana saja yang ingin mendapatkan kursi menteri, jadi pembahasan krusial bagi para koalisi KIK. Dengan jumlah kursi hanya 34, tentu para parpol yang tergabung di koalisi Indonesia Kerja berebut untuk mendapatkan kursi tersebut dalam lima tahun ke depan. Terlebih adanya sinyal ‘keras’ dari pernyataan Irma cukup menyita perhatian publik. Seakan-akan hanya PDIP yang bekerja untuk kemenangan Jokowi- Ma’ruf Amin di pilpres lalu.

Baca juga  Skenario Panik Demi Langgengkan Kekuasaan Jokowi

Pernyataan ini pun seketika jadi kontroversi bagi publik. Dimana, politisi Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II itu menyebut Jokowi tidak bisa menafikan kader dari partai politik yang tidak lolos ke Senayan pada periode 2019-2024. Pembagian kursi menteri mendatang menurutnya harus dilakukan secara proporsional karena semua sosok yang berada di kubu Jokowi-Ma’ruf telah ‘berkeringat’ dari Pilpres 2019 lalu. 

Di sini sudah tampak tidak adanya keharmonisasian parpol koalisi gegara kursi menteri. Meski satu rekan, tetap ada persaingan dan rasa tidak enakan guna kekuasaan. Seperti apakah jika kedua partai ini terus bersiteru jelang pelantikan? Kita lihat saja nanti.

Oleh: Yoyo Tuna

Pemerhati Politik Tanah Air

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here