Lagi, Politisi Golkar Diperiksa KPK

0
34
Politisi Golkar, Zulhendri Hasan

Wakil Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar, Zulhendri Hasan memenuhi panggilan ulang pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini‎. Dia mengaku dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Markus Nari.

“Saya juga enggak tahu (diperiksa) soal apa. Tapi capacity saya yang jelas sebagai saksi dalam perkara Markus Nari,” kata Zulhendri di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Zulhendri datang ke Gedung KPK sekira pukul 10.20 WIB tersebut‎ mengakui bahwa pemeriksaannya tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah dua kali mangkir pemeriksaan sebagai saksi untuk perkara Markus Nari.

“‎Saya diberitahu tanggal 6 untuk panggilan di tanggal 7. Tapi saya alasan pertama berada di luar kota. Yang kedua, (surat) panggilan itu tidak jelas kepada siapa,” jelasnya.

Baca juga  Bukan SIPOL yang Amburadul tapi Parpol yang Tak Siap

Zulhendar mengaku belum mengetahui materi ‎apa yang akan diusut penyidik KPK dari pemeriksaan dirinya. Intinya, kata dia, pemeriksaannya sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. “Saya belum mengerti (kasusnya) yang jelas dalam tersangka Markus Nari,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi proses penyidikan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, Markus Nari diduga menekan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam‎ Haryani, agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan itu. Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan perkara korupsi e-KTP.

Baca juga  Tak Adil di Kasus Reklamasi dan Sumber Waras, Penyebab KPK Ditinggalkan Rakyat

Atas perbuatannya, Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ts/gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here