Lingkaran Istana, FPI Dan Habib Rizieq: Antara Politik dan Hukum

0
Lingkaran Istana, FPI Dan Habib Rizieq: Antara Politik dan Hukum
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, ikut menguatkan Moeldoko terkait kepulangan Habib Rizieq.

PolitikToday- Kepulangan Habib Rizieq Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) menyeret lingkaran istana dan menimbulkan kisruh dan polemik panjang.

Pernyataan Ketua Umum FPI Sobri Lubis tentang pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko soal siap membayar tiket pulang pesawat Habib Rizieq tidak pantas. 

“Ada Moeldoko, juga Puan Maharani. Moeldoko melecehkan betul. Dia bilang, ‘Kalau Habib Rizieq nggak punya uang, saya ongkosin.’ Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizieq. Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizieq. Cuma Anda ini harus tahu dan nggak pantaslah, nggak pantas, tidak profesional. Begitu juga Puan Maharani menyatakan pergi sendiri pulang sendiri, ini apa ini,” kata Sobri dalam video yang diunggah di akun YouTube Front Tv, seperti dilihat detikcom, Selasa (16/7/2019).

Pembelaan KSP 

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menguatkan pernyataan Moeldoko.

“Kalau Pak Moeldoko menyediakan diri seperti itu mestinya untuk apa dia merepotkan diri, harusnya direspons baik dong ada niat baik,” ujar Ngabalin, Selasa (16/7/2019) malam. 

Menurut Ngabalin, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan Moeldoko yang berniat membelikan tiket pesawat untuk Habib Rizieq. 

“Saya ini sendiri sungguh-sungguh mau bilang pernyataan itu tidak ada yang salah, jadi kalau Pak Moeldoko ngomong seperti itu mestinya teman-teman memberikan respons yang bagus,” lanjutnya. 

Lebih lanjut, Ngabalin menilai eks Panglima TNI itu berniat baik terkait pernyataannya. Sehinga ia mempertanyakan maksud dari pernyataan Sobril Lubis.

“Nggak usah (dipermasalahkan), orang berniat baik kok. Apa urusannya pernyataan si Sobri kayak begitu?” kata Ngabalin. 

Habib Rizieq Syarat Rekonsiliasi Politik

Sebelumnya, Moeldoko mengaku tidak sepakat Habib Rizieq menjadi salah satu syarat rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dengan kubu Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko menegaskan pemerintah tidak mengusir imam besar FPI itu. 

Moeldoko pun menyarankan Rizieq pulang sendiri ke Indonesia. Bahkan dia menyindir siap membayar biaya kepulangan Habib Rizieq.

“Pergi, pergi sendiri, kok kita ribut mau mulangin, kan gitu. Ya pulang sendiri saja, nggak beli tiket, baru gua beliin,” kata Moeldoko di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca juga  PA 212 Unjuk Rasa Kalau Kasus Sukmawati Mandeg Seperti Ahok

Pembelaan Dahnil Anhar Simanjuntak

Pembelaan Dahnil bahwa kepulangan Habib Rizieq terhalang adanya ‘portal’. Dahnil mengatakan ada faktor x yang menyebabkan Imam Besar FPI itu tak bisa pulang ke Indonesia. Dahnil lantas menyebut bahwa hanya pemerintah yang bisa merobohkan ‘portal’ itu. 

“Itu portal di tangan pemerintah, Habib itu nggak bisa keluar dari Arab Saudi, tentu itu ada…. Kita nggak tahu apa komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, itulah yang kita harapkan dibuka pemerintah Indonesia sehingga Habib bisa kembali ke sini, bisa kembali dengan umat berdakwah,” beber Dahnil kala menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang meminta Habib Rizieq pulang sendiri ke Indonesia, Selasa (9/7/2019). 

Overstay dan Persoalan Hukum

Apa ‘portal’ penghalang itu kemudian dijawab oleh Agus Maftuh. Maftuh menjelaskan hal yang menghalangi kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia adalah perkara overstay yang menjeratnya. Habib Rizieq diharuskan membayar denda untuk bisa pulang ke Indonesia. 

“Pertama, karena overstay. Cara penyelesaian ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu Riyal. Rp 110 juta per orang,” kata Rabu (10/7/2019).

Selain overstay, Maftuh mengatakan ada juga persoalan lain yang membuat seseorang di Saudi tidak bisa kembali ke negaranya. Hal itu berkaitan dengan persoalan hukum. Jika ada WNI overstay yang sudah membayar denda, dia tidak bisa keluar dari Saudi seandainya memiliki persoalan hukum.

“Itu pun dengan catatan tidak ada masalah hukum, baik perdata maupun pidana, di Saudi,” tambah Maftuh.

Hak Pulang Sendiri Dan Tidak Diusir

Habib Rizieq adalah warga negara Indonesia, yang punya hak pulang. Hal tersebut diutarakan oleh Mahfud MD saat berkunjung ke Universitas Islam Kediri, Minggu, (14/7/2019). Dia menilai Rizieq masih tercatat sebagai warga negara Indonesia serta memiliki hak untuk pulang ke tanah air.

Baca juga  Golkar Resmi Tunjuk Bamsoet Jadi Ketua DPR

“Habib Rizieq itu warga negara, yang punya hak pulang. Tetapi itu jangan dicampur baur dengan politik,” kata Mahfud

Ada atau tidaknya rekonsiliasi politik pasca-Pilpres, Rizieq tetap memiliki hak untuk pulang. Pemerintah Indonesia sudah mempersilakan Habib Rizieq jika ingin kembali ke Indonesia.

“Pemerintah menyatakan ya pulang aja, wong dia dulu pergi bukan karena diusir oleh pemerintah, pergi sendiri,” ungkap anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Berdasarkan Konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih tempat tinggal. Jika Habib Rizieq ingin pulang dan bertempat tinggal di Indonesia harus dilindungi haknya. Namun, apabila masih memiliki persoalan hukum, harus tetap dipertanggung jawabkan. 

“Saya kira Habib Rizieq sudah tidak punya masalah, saya tidak tahu tetapi kalau punya masalah hukum tetap harus dipertanggung jawabkan di depan hukum,” tutupnya.

(hz)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here