LSM MAKI Protes Pemberian Insentif Bagi Pelapor Kasus Korupsi

0
386
LSM MAKI Protes Pemberian Insentif Bagi Pelapor Kasus Korupsi
Koordinator MAKI Boyamin Saiman, SH

PolitikToday – Rencana pemerintah untuk memberikan insentif sebesar dua ratus juta per orang karena melaporkan kasus korupsi dinilai aktifis LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM MAKI) sebagai tindakan yang tidak mendidik. Dikatakan Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada wartawan, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang imbalan uang Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah tindakan yang tidak mendidik.

“Jadi MAKI menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang tertuang dalam PP No. 43 tahun 2018. Itu harus dicabut,” tutur Boyamin, Kamis (11/10).

Ia mengatakan, pemberian imbalan tersebut dapat menurunkan daya juang relawan antikorupsi.

Ditambahkannya, aktivis anti korupsi bersifat sukarela dan secara ikhlas membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Karena itu, tambahnya, imbalan itu akan memberikan peluang terhadap oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan seperti diangkat dalam cerita film Cow Boy.

Baca juga  Dikritik SBY, PKS: Itu Wajar

“Itu Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” ujarnya.

Ia menekankan, PP itu harus segera dicabut mengingat kondisi keuangan negara masih defisit.

“Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting, juga ditambah dolar makin naik sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya karena akan menambah beban keuangan,” tegasnya.

Pemerintah, tegas Boyamin seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih sangat rendah, serta masih banyak kegagalan. Banyak aparat penegak hukum Indonesia juga belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi, kini masih di bawah angka 4.

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi, ujarnya.

Baca juga  Bandingkan Era SBY dan Jokowi, Sujiwo Tejo Takut Digeruduk Cebong

Disisi lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya akan segera membahas hal itu demgan Presiden Jokowi untuk membahas ulang hal itu.

“Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan, tutur Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani PP 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here