Mampukah KPK (Jujur) Menuntaskan Kasus Korupsi?

    0
    Mampukah KPK (jujur) Menuntaskan Kasus Korupsi?

    Jujur itu hebat! Adalah pesan moral dan apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi perilaku korupsi bagi penyelenggara pemerintahan eksekutif dan legislatif. Termasuk pengusaha, masyarakat dan aktivis.

    KPK lahir dari amanah Undang Undang No. 30 tahun 2002. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, KPK memiliki asas pada : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas. Kerangka ini menjadi bangunan sistem kerja dan upaya memberantas korupsi.

    Kinerja KPK dalam bidang penindakan, ukuran sukses adalah penangkapan perilaku koruptor. Sedangkan dalam bidang pencegahan adalah semakin sedikitnya pejabat negara, anggota dewan, pengusaha melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara yang berasal dari pajak rakyat.

    Kasus penetapan tersangka Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono atas suap dari 10 proyek. Kemudian disusul dengan penetapan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna. Sebelumnya juga telah ditetapkan 41 anggota DPRD Kabupaten Malang sebagai tersangka secara bersama-sama melakukan korupsi APBD. Dan akan menyusul beberapa kepala daerah, tercatat ada 11 kepala daerah di Jatim.

    Kemudian penetapan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola sebagai tersangka korupsi adalah bagian ukuran sukses KPK untuk penangkapan perilaku koruptor. Dan masih banyak kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sedangkan tentang kasus-kasus lain masih menanti untuk dituntaskan.

    Penangkapan terbesar adalah penetapan Politisi Golkar Idrus Marham sekaligus Menteri Sosial Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Beserta beberapa politisi Golkar dan pengusaha dalam kasus suap PLTU Riau-1.

    Sedangkan disisi internal KPK. Soal pengrusakan dan penghilangan alat bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Kasus korupsi yang menyeret pengusaha sapi, bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan terindikasi Kapolri Tito Karnavian terlibat sebagai penerima suap sebelum menjadi Kapolri.

    Desakan KPK untuk jujur membersihkan diri dan mantan penyidik KPK datang dari mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto. Nyali dan ketegasan Pimpinan KPK menuntaskan kasus internal penyidik KPK diuji. Sebab telah mampu menangkap koruptor, menyelamatkan uang negara. Mulai dari Menteri, Gubernur, Walikota, Anggota Dewan dan Pengusaha nakal.

    Desakan ini berasal dari keinginan banyak pihak bahwa tindakan korupsi adalah musuh bersama. Dengan tegas Bambang Widjojanto menyatakan bahwa Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus korupsi dan menuntaskan dengan memanggil dan memeriksa Kapolri Tito Karnavian.

    Desakan KPK untuk jujur datang dari Sudirman Said yang merupakan pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia. Pimpinan KPK diminta oleh Sudirman Said untuk mengambil tindakan cepat dan tepat terkait hasil investigasi Indonesialeaks. Soal tegasan KPK adalah pertaruhan kredibilitas KPK secara kelembagaan.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tindakan pengrusakan barang bukti oleh dua mantan penyidik KPK asal Polri adalah tindakan melawan hukum dan menghambat penyidikan kasus korupsi. Dimana kedua mantan penyidik KPK dapat dijerat menggunakan Pasal 21 UU no. 20 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disampaikan oleh Lais Abid staf Divisi Investigasi ICW.

    Desakan datang dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) bagi Pimpinan KPK untuk berani menuntaskan proses penyidikan kasus penghilangan barang bukti oleh dua mantan penyidik KPK dari Polri termasuk para petinggi Polri yakni Kapolri Tito Karnavian.

    Maka ketika KPK memiliki asas akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi. Dan telah memiliki prestasi penangkapan koruptor, melakukan pencegahan dan penindakan. Maka sekarang KPK berdahadapan dengan dirinya sendiri.

    Membersihkan diri dan jujur menuntaskan persoalan dalam lembaga KPK itu sendiri, ditunggu!

    Muhaimin Zulkarnain, Pengamat Hukum Korupsi

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here