Masuk Tahun Politik, Hati-hati Provokasi Kasus Intorelansi

0
43
Aksi masyarakat menolak penghinaan dan kriminalisasi terhadap ulama

Indonesia patut gelisah. Belum genap satu setengah bulan dari tahun 2018, negeri kita sudah didera kasus-kasus intoleransi. Bukan cuma rumah ibadah yang diserang, tapi juga tokoh-tokoh agama. Ada pula korban jiwanya. Bayangkan, terhitung sejak 27 Januari 2018-11 Februari 2018—dalam tempo dua minggu sudah viral 6 kasus intorelansi yang 5 diantaranya tergolong berat. Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila yang beredar di group chating kita masukan juga. Intinya: betapa masifnya?

Sulit rasanya menilai kasus-kasus intorelansi ini berdiri sendiri. Tidak logis rasanya menimbang keharmonisan umat beragama di Indonesia selama ini tidak parah-parah amat. Bangsa ini sudah lama meninggalkan Ambon dan Sampit —saya belum pernah ada membaca sampai pada tingkat bunuh-membunuh pasca periodesasi kerusuhan itu. Tetapi sekarang, mendadak saja menyeruak seperti asap beracun.

Padahal kita sama-sama paham bahwa tindakan penyerangan dan juga kekerasan bukanlah bagian dari ajaran agama dan keyakinan apapun. Apalagi Islam! Islam mengecam setiap tindakan kekerasan. Kita mengecam keras tindakan tersebut sebagai bentuk kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi. Segala tindakan intoleransi tidak diberi tempat, tetapi toh ia tetap tercatat hadir dan mewarnai tata kehidupan masyarakat.

Akhirnya, saya menduga kasus-kasus intorelansi ini dikendalikan oleh suatu skenario sistemik yang bertujuan untuk menyebarkan rasa takut dan pertentangan antarumat beragama. Telisiklah baik-baik. Kasus-kasus ini terjadi hampir bersamaan dan sama-sama menyasar lambang-lambang keagamaan, baik figur-figur agama maupun tempat ibadah. Pelakunya apalagi—ada yang sampai disimpulkan sebagai orang gila. Betapa ganjilnya!

Baca juga  Pakai Masker, Anggota DPRD Lampung Tengah yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK

Saya membaca kasus-kasus ini bertujuan untuk menciptakan instabilitas nasional. Satu cara untuk meningkatkan sentiment kebencian antar umat beragama, untuk kemudian dipanen pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019.

Memang mau tak mau saya kemudian teringat pada Pilgub DKI Jakarta—yang lumayan mengerikan, tapi tak separah kasus-kasus intoleransi belakangan ini. Kala itu nuansa agama kental sekali. Dan para kontestan baik sadar atau tidak sadar menangguk keuntungan dari kentalnya sentiment agama ini.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath misalnya meminta tiga pimpinan parpol: Gerindra, PKS dan PAN untuk meng-copas (copy-paste) yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan di provinsi-provinsi lain.

Tentu saja apabila agama dipakai sebagai kosmetik apalagi alat pemukul dalam kacah politik praktis—celaka 12 jadinya.  Bukan cuma soal politisasi agama, tetapi juga pelecehan atas agama. Agama direndahkan karena dipaksa mengikuti prosedur kepolitikan.

Padahal, agama seharusnya menjadi ruh dari kompetisi politik itu sendiri, bukan malah dimanfaatkan sebagai alat pendulang dukungan publik. Semestinya keberagaman ini  dipergunakan sebagai panduan dalam berpolitik, sehingga agama tidak “dipaksa” bahkan “direndahkan” sekadar melayani keinginan hasrat politik yang dipergunakan para kandidat untuk meraup keuntungan dalam setiap kontestasi politik.

Kendati ada anggapan yang menyatakan bahwa itu bukan “politisasi agama”, tetapi “kontekstualisasi agama”,  dalam konteks politik apalagi jelang pemilu, politisasi agama itu tetap dijalankan meski diperhalus sekalipun kebahasaannya.

Baca juga  Spesialis Lempar Batu Sembunyi Tangan, Antasari Kembali Muncul untuk Fitnah SBY

Tragisnya, pemerintah pun terkesan tidak siap untuk menghadapi kasus-kasus intorelansi ini.  Ada citra tak adil yang berkembang di masyarakat—di mana saat yang berkasus adalah non muslin, penanganan relatif cepat; tetapi hal yang sebaliknya apabila kasus ini menimpa umat Islam.

Dan sentiment ini semakin mengental akibat kegagalan pemerintah menyosialisasikan gagasan kampanye damai mereka. Kendati sudah peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis soal agama yang dijadikan alat politik,terkait SARA, mendiskreditkan pihak lain, atau menebar kebencian. Jika dahulu Kementerian Agama mengusulkan kebijakan sertifikasi ulama, sekarang Bawaslu merasa perlu membuat aturan-aturan khusus soal pedoman khotbah.

Karena itu, saya mendorong aparat keamanan untuk secara serius mengusut tuntas siapa dalang di balik semua kejadian tersebut. Apabila kejadian-kejadian tersebut tidak segera diusut maka berpotensi menimbulkan prasangka-prasangka di kalangan masyarakat yang kemudian memunculkan reaksi-reaksi yang akhirnya menciptakan kekacauan.

Saya juga berharap umat beragama tetap tenang, dapat mengendalikan diri, dan jangan terprovokasi oleh pihak yang memang sengaja ingin mengadu domba antar umat beragama.

Oleh: Maya Andrayani, warganet yang peduli isu-isu publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here