Membaca Enam Cetak Tangan SBY dalam Sektor Pendidikan Indonesia

0

“Pada era pemerintahan SBY terjadi pengembangan berkelanjutan di sektor pendidikan. Penerapan kurikulum yang melibatkan banyak orang, biaya dan sumber daya lainnya dievalusi secara berkala, kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu”

Hari ini untuk yang ketigakalinya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di era pemerintahan Jokowi. Sepanjang itu, sudah sama-sama kita saksikan strategi pembangunan Jokowi di bidang pendidikan. Tidak semua mangkus, bahkan beberapa membuat kehebohan –seperti pemangkasan anggaran pendidikan akibat ambisis membangun proyek-proyek mercuar. Tetapi menang begitulah pemerintahan. Tidak ada gading yang tak retak

Saya tidak ingin membanding-bandingkan. Sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu berbeda dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi. Tetapi sebagaimana pepatah Minangkabau: balaja ka nan sudah- belajar dari yang sudah melakukannya; ada baiknya Jokowi menimbang-nimbang cetak tangan SBY di dunia pendidikan Indonesia.

Menimbang SBY memerintah selama 10 tahun, dan dibantu oleh dua menteri pendidikan; Bambang Sudiyo dan Muhammad Nuh, amat mungkin ada banyak kebijakan positif yang telah ditorehkan SBY. Saya sendiri mencatat 6 (enam) kebijakan di antaranya. Keenam kebijakan pendidikan tersebut adalah:

Pertama, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBN. UU No 20 tahun 2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah tonggak dari kewajiban tersedianya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Sejak 2009, pemerintahan SBY terus memenuhi ketentuan tersebut.

Ini adalah komitmen SBY untuk memajukan pendidikan di Indonesia. SBY menyadari pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkara pendanaan.Anggaran yang memadai diharapkan bisa berkorelasi dengan mutu pendidikan, serta tidak terlalu membebani masyarakat. Turunannya komitmen ini diantaranya adalah kebijakan BOS Pendidikan, Program Bidikmisi dan berbagai bantuan pendanaan lainnya, baik yang bersifat personel atau institusi pendidikan.

Baca juga  Meluruskan Pemberitaan Miring tentang Mobil VVIP Presiden RI-6 SBY

Kedua, standarisasi pendidikan. SBY menerbitkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada tanggal 16 Mei 2005. Ini juga tonggak penting dalam rangka menata dan menjamin mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 standar pendidikan. Berpijak atas PP ini, upaya peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan. Sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada upaya pemenuhan 8 standar pendidikan ini.

Ketiga, penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.  Pasca penolakan PP No. 17 tahun 2010 oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah menerbitkan kembali PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Ini adalah panduan pengelolaan pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan. Muaranya adalah penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Tentu saja tidak semua sekolah mangkus menerapkannya, tetapi setidaknya peraturan ini bisa menjadi panduan profesional dalam pengelolaan sekolah. Harapannya, Jokowi melanjutkan program ini, terutama terkait upaya peningkatan kemampuan manajerial dan leadership para kepala sekolah.

Keempat, perkembangan kurikulum pendidikan. Sedasawarsa pemerintahan SBY, saya mencatat tiga perkembangan kurikulum pendidikan. Pada tahun 2004 lahir gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang kemudian dikukuhkan melalui Kurikulum 2006 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada periode 2013-2014,  diberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas. Baru pada periode 2014-2015, diterapkan menyeluruh di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.

Ini menggambarkan, pada era pemerintahan SBY terjadi pengembangan berkelanjutan di sektor pendidikan. Penerapan kurikulum yang melibatkan banyak orang, biaya dan sumber daya lainnya dievalusi secara berkala, kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu.

Kelima, profesionalisasi guru. Pada periode pertama pemerintahannya, DPR mengesahkan UU  No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai tindak lanjut, SBY menerbitkan PP No. 74 Tahun 2008. Kedua regulasi adalah momen bersejarah dalam mengubah wajah profesi guru di Indonesia. Sejak itu guru tidak lagi dipandang profesi serampangan. Guru dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Muaranya, guru pun terdorong untuk melanjutkan studi hingga jenjang  S1/D4. Selain biaya sendiri, pemerintah pun menyediakan dana dukungan untuk program pendidikan guru ini.

Baca juga  Kerja Politik Menuju Kemenangan Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019

Keenam, peningkatan kesejahteraan guru. Terbitnya PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor menjadi tonggak kepastian hukuam terhadap tunjangan profesi para pendidik. Tunjangan ini juga menghapus kegelisahan tenaga pendidik bahwa pemberian tunjangan profesi akan  dihentikan.

Berpijak pada peraturan ini, seorang guru PNS setidaknya mendapat dua tunjangan: tunjangan profesi pendidik (TPP) dan tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah non-TPP. Sementara guru non-PNS minimal mendapat tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan bagi guru non PNS. Besarnya lumayan sehingga kesejahteraan guru bisa meningkat. Hal yang mirip juga berlaku bagi dosen dan guru besar.

Demikian catatan saya terkait enam kebijakan pendidikan semasa SBY menjabat. Terlepas dari kekurangannya, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarannya atas dedikasi SBY terhadap dunia pendidikan Indonesia. Harapan saya, Jokowi dapat melanjutkan sisi-sisi positif dari segala kebijakan di era SBY sehingga dunia pendidikan kita dapat semakin baik.

Oleh: Fahmi Munaf, tenaga pendidik bermukim di Kota Padang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here