Membaca Drama Jokowi-Gatot Dalam Kacamata Langkanya Daging dan Telur

0
901
Pengaktifan ‘Pasukan AntiTeroris TNI’ ala Moeldoko Bikin Jokowi Langgar UU?
Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) dan KSAD TNI AD Jenderal Gatot Nurmanto (kanan) saat menuju tempat pemberian arahan kepada para prajurit TNI AD dengan menaiki tank anoa di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja, Sumsel, Selasa (16/6/2015). (ant)

Mutasi adalah hal lumrah di internal TNI. Tetapi, pembatalan mutasi yang dilakukan Panglima TNI Hadi Tjahjanto—yang hanya berselang beberapa hari setelah menggantikan Gatot Nurmantyo—adalah sesuatu yang baru. Keruan kejanggalan ini memincut tanda tanya publik.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, mutasi di tubuh TNI lazimnya dilakukan lewat proses yang matang. Lazimnya, ada keterlibatan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Karena itu, sependek ingatan saya, tak pernah terjadi pembatalan mutasi di tubuh TNI.

Kedua, secara etik mutasi mendadak ini terang menggambarkan ada udang dibalik batu. TNI punya garis hirarki yang kuat. Ada penghormatan besar pada senior dan pemimpin pendahulu. Sementara kebijakan Hadi yang ujug-ujug berpotensi besar menyinggung Gatot.

Pendek kata, ada kekuatan besar yang mendorong Hadi terpaksa melakukannya. Siapa yang bisa memaksa seorang Panglima TNI? Siapa lagi kalau bukan Panglima tertinggi TNI, Presiden RI yang saat ini disandang oleh Jokowi.

Fenomena ini bisa dibaca dengan hukum tarik-balas—hukum sebab akibat. Motif Jokowi amat terang, yaitu menjegal popularitas dan elektabilitas Gatot agar tidak semakin berkembang di dunia politik. Terlebih, sepanjang tahun ini, survey-survei terus menghitung Gatot sebagai salah satu kandidat yang bersinar menjelang Pilpres 2019.

Tindakan Jokowi ini sah-sah saja dalam politik. Ini adalah reaksi karena Gatot kelewat “genit, dan Jokowi “paranoid” akan kehilangan kursi kekuasaan. Gatot tangkas memanfatkan celah kelemahan Jokowi. Ia lumayan sukses membangun citra sosok antithesis Jokowi setahun ke belakangan ini.

Baca juga  Golkar dan Demokrat Berkoalisi? Ini Kata Hinca Pandjaitan

Telisik saja baik-baik. Saat Jokowi jadi bulan-bulanan para aktivis Islam politik, Gatot malah merapat kepada kaum “212”. Isu makar dimanfaat Gatot dengan baik di panggung kampus-kampus dan televisi. Saking cemasnya, Jokowi sampai 2 kali harus roadshow ke 3 matra dan korps TNI hanya untuk menegaskan: saya panglima tertinggi.

Lemahnya kepemimpinan Jokowi, ditelikung Gatot lewat aksi baca puisinya. Gatot yang notabene adalah “bagian” dari pemerintah malah menyindir pemerintah di tengah-tengah publik. Gatot juga cerdas memanfaatkan isu rivalitas TNI-Polri untuk kepentingan politiknya.

Mulanya, Jokowi coba anteng saja. Bagaimanapun Gatot akan pensiun Maret 2018 mendatang. Sejarah peta politik Indonesia mencatat, pasca posisi Panglima TNI beralih, sinaran yang bersangkutan pun meredup. Ini terjadi dalam kasus Wiranto, Endriartono Sutarto, Moeldoko—tiga ex panglima TNI yang mencoba peruntungan di dunia politik.

Sialnya, tempo hari Gatot melakukan mutasi bawahannya. Secara prosedur TNI sah-sah saja, tetapi beda jika dibaca dari kacamata politik. Gatot sedang memasang orang-orangnya menjelang pensiun Maret 2018. Padahal tahun 2018 ada Pilkada Serentak, dan tahun 2019 ada pilpres dan pileg serentak. Kedua perhelatan penting ini jangan sampai dimanfaatkan buat kepentingan politik tertentu.

Dari sini, kita melihat Jokowi telah mengibaratkan Gatot selayak kepala daerah yang hendak maju pilkada periode kedua. Sang Kepala Daerah sengaja merotasi kepala-kepala dinas untuk memperkuat peluangnya terpilih—intinya memperkuat posisi, membuat mereka yang tak seiring.

Baca juga  TGB Dukung Jokowi, Fadli Zon: Ketakar Tingkat Keimanannya

Maka, Gatot pun diganti. Lalu rencana mutasinya dianulir. Demi menjaga posisinya, Jokowi telah merusak tradisi TNI: mempercepat periodesasi panglima TNI, dan menganulir kebijakan mutasi. Dan sejarah buruk ini pasti akan terulang. Di masa depan, siapa saja Panglima TNI yang punya pikiran beda dengan Istana, berpotensi besar didepak.

Kesimpulannya, ini cuma perang dingin antara Jokowi dan Gatot, demi ambisi pribadi masing-masing. Sayangnya, rakyat yang sudah gundah dengan tata kehidupan sosial masyarakat yang menyedihkan terbius dengan drama ini.  Rakyat mencari idolanya sendiri.

Apa yang terjadi pada Gusti Sikumbang nama akun SSD yang menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto adalah etnis Tionghoa adalah bukti nyatanya. SSD kecewa dengan pemerintah, dan ia menilai Hadi sebagai kaki tangan Jokowi yang menggusur idolanya.

Drama Gatot adalah hiburan gratis untuk semenit dua melepaskan kekecewaan atas naiknya harga BBM, TDL dan daging-telur yang kian langkah. Drama Gatot-Jokowi ibarat film “The Magnificent Seven” pertarungan hitam-putih sehingga rakyat bisa melakukan sumpah-serapah. Suatu film yang mengasyikan, tetapi tidak berkorespondensi langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sesuatu yang sejatinya tak penting-penting amat buat rakyat.

Oleh: Hendra Irawan, pecinta NKRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here