Membela Negara dari Ranah Minangkabau

0

Tahun ini puncak peringatan Hari Bela Negara (HBD) dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Rangkaian acaranya adalah upacara, lomba lari 10 Km dan karnaval budaya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah  membentuk kader bela negara di Sumbar yang diikuti 300 peserta.

Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah berharap partisipasi masyarakat untuk menyukseskan perhelatan besar tersebut. HBD tercetus karena adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumbar saat itu, katanya, sehingga menjadi bagian dari sejarah pemerintahan.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengaku bangga, atas pelaksanaan HBD di ranah Minangkabau. Tetapi ia juga berharap pemerintah pusat dapat lebih memberikan perhatian kepada Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan basis PDRI. Menurutnya, kompensasi atas pembangunan daerah basis PDRI merupakan hal mutlak dan patut diwujudkan.

Sebagaimana diketahui, PDRI dideklarasikan pada 19 Desember 1948. Ketika itu ibukota Indonesia ke tangan Belanda pada Agresi Militer Belanda II. Ketua PDRI Syafruddin prawiranegara mengambil alih pemerintah atas mandat Sukarno-Hatta yang ketika itu ditangkap Belanda. Simpang-siur mandat ini yang akhirnya membuat perjuangan PDRI tidak termaktub dalam pelajaran sejarah di sekolah.

Untuk menyelesaikan kesimpang-siuran ini, tokoh-tokoh Minangkabau menggelar sejumlah seminar dan penelitian. Akhirnya perjuangan itu  mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas meneken Keppres No. 28 Tahun 2006 tentang HBD. Mulai saat itu, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai HBD.

Menurut SBY, kelahiran PDRI bukan hanya peristiwa bersejarah bagi masyarakat Sumatera Barat, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini adalah bentuk apresiasi terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tahun 1948, yang memiliki arti penting bagi keutuhan NKRI. Ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta berada dalam tawanan, sehingga tidak dapat mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk membuktikan NKRI masih ada, maka didirikanlah PDRI di Bukittinggi,” kata SBY dalam moment peringatan Hari Nusantara di Padang, pada pertengahan Desember 2006.

Baca juga  Bawaslu Kabulkan Gugatan 9 Partai Terkait Sipol KPU

Pernyataan SBY ini disambut rasa syukur oleh segenap warga Sumatera Barat. Kelahiran Keppres tersebut bermakna suatu pengakuan nasional terhadap perjuangan rakyat Sumbar, khususnya Prof Sjafruddin Prawiranegara, dalam mendirikan PDRI di Kota Bukittinggi. (hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here