Mempertanyakan Independensi Polisi di Tahun 2017

0
285
Kasus-kasus berbau politik tak tuntas di 2017

Tahun 2017 menjadi tahun ujian independensi Polri. Isu Polri menjadi alat kekuasaan mengemuka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan sempat disebut-sebut bakal ikut meramaikan pencapresan 2019.

Di awal tahun 2017 contohnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa memrotes Polri terkait penangkapan pengarang buku “Jokowi Undercover”, Bambang Tri. “Buku seharusnya dibantah lewat buku, bukan dipidanakan,” sesal Desmond, Rabu (4/1/2017).

Jikapun polisi menganggap buku yang ditulis oleh Bambang Tri sebagai fitnah terhadap Jokowi, maka itu harus dibuktikan. Desmond juga menyentil aksi tangkap aktivis Islam yang dituding makar tetapi pembuktiannya tidak jelas hingga sekarang. “Polisi jadi kayak alat kekuasaan. Udah mirip-mirip karakter politik hari ini dengan suasana di jaman orba dulu,” ketus politisi Gerindra ini.

Bambang Tri akhirnya divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Namun kasus tuduhan makar, yang kemudian terulang lagi akhir Maret 2017, tidak jelas penanganannya hingga hari ini. “Masih kami komunikasikan dengan kejaksaan kekurangannya (pelengkapan berkas) seperti apa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Kamis (14/12/2017), terkait perkembangan kasus makar jilid I.

Antara Profesionalisme dan Alat Kekuasaan

Kasus makar hanya puncak gunung es. Ada beberapa kasus berbau politik yang menjadi perhatian publik, tetapi tidak selesai hingga hari ini. Aktor intelektual di balik aksi mahasiswa menggeruduk rumah SBY hingga sekarang tidak diketahui rimbanya. Tidak jelas pula penanganan Yus Prasanto, orang yang disebut-sebut sebagai pemilik mobil terrano yang difungsikan sebagai pembawa ransum bagi peserta aksi. Mobil ini ditinggalkan begitu saja di lokasi aksi geruduk rumah SBY pasca kedatangan aparat keamanan.

Jangan lupakan pula manuver Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK ini menyebut SBY sebagai aktor di balik layar dalam rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, bos PT Putra Rajawali Banjaran. Ia menuduh SBY yang memerintahkan kepada pihak tertentu agar mengkriminalisasi dirinya.

Tidak terima, SBY langsung membantah. Tuduhan Antasari terhadap dirinya tidak benar, tanpa dasar dan liar. Untuk itu, SBY meminta aparat penegak hukum untuk membuka kembali kasus pembunuhan. Kuasa hukum SBY juga sudah melaporkan Antasari ke Bareskrim Polri.

Baca juga  Serap Aspirasi di Tanah Jawara, SBY Gelar Tour de Banten selama Sepekan

“Tujuan penghancuran nama SBY oleh Antasari & para aktor di belakangnya agar Agus-Sylvi kalah dlm pilkada besok, 15 Feb 2017,” SBY mencuit melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono, Selasa, (14/2/2017).

SBY tentu tidak sembarang menuduh. Pijakannya jelas. Manuver Antasari dilakukan pada Selasa (14/12/2017), berselang satu hari sebelum pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta.

Namun serangan terhadap SBY tidak terhenti di situ. Sebelumnya ada isu percakapan SBY dan K.H. Ma’ruf Amin disadap, serta tudingan sebagai aktor intelektual di belakang Aksi 4 November 2016 yang dilabeli berorientasi makar kepada negara.

“Apa belum puas terus memfitnah & hancurkan nama baik saya sejak November 2016, agar elektabilitas Agus hancur & kalah?” tulis SBY via akun Twitternya, Selasa, (14/2/2017).

Ramai disebut SBY sengaja “dihabisi” untuk memuluskan langkah Basuki Tjahja Purnama menuju kursi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Basuki yang diusung PDIP merupakan sobat kental Presiden Joko Widodo. Semasa Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki adalah Wakil Gubernurnya.

Ketidakjelasan independensi Polri kembali terulang dalam kasus pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan; Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian; dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw, pada Selasa (5/9/2017) malam.

Rumor yang beredar, Lukas diminta menandatangani 16 poin perjanjian yang disodorkan Budi Gunawan dalam pertemuan itu. Poin-pon perjanjian berisi di antaranya janji bersetia kepada NKRI, Pancasila, kebhinnekaan sebagai sikap berbangsa dan bernegara. Juga janji memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, memenangkan PDIP dalam Pileg 2019, serta berpasangan dengan Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam Pilgub Papua 2018. Rumor ini semakin membesar mengingat Lukas adalah Ketua Partai Demokrat Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto, membantah pemaksaan Lukas Enembe meneken 16 poin komitmen tersebut. Ia menyebut pertemuan tertutup itu untuk membahas keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018.

Baca juga  Pilpres 2019: Jokowi vs Prabowo vs Poros Ketiga?

“Jadi pertemuan itu terkait akan diselenggarakan pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut aspek dengan aspek keamanan,” ujar Rikwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, (15/9/2017).

Dari Novel Baswedan ke Rizieq Shihab

Partai Demokrat tidak terima, dan membentuk tim investigasi. Sayangnya isu ini belakangan harus gembos akibat perhatian publik lebih mengarah pada penuntasan kasus dugaan korupsi KTP-el oleh KPK. Tragisnya kinerja Polri tergolong lambat terhadap Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal, Selasa (11/4/2017). Novel adalah salah satu penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi KTP-el. Hingga sekarang, penyerang Novel belum berhasil ditangkap.

Pengacara Novel, Saor Siagian, sempat menyindir Polri yang gerak cepat menangkap pelaku penyebaran meme Setya Novanto. Untuk perkara meme Setya Novanto, kurang lebih 20 hari polisi melakukan penyidikan dan menangkap terduganya. Namun Polri sangat lambat mencari pelaku penyerangan air keras terhadap Novel.

“Saya sebagai pengacara Novel memberikan pembandingan bagaimana kinerja polisi ini yang sangat tidak adil,” kata Saor dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Defamasi (LBH Pers, AJI Jakarta, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, PHBI, KontraS, ICJR), Minggu (5/11/2017) di kantor LBH Pers.

Di luar dari penanganan kasus-kasus bernuansa politik di atas, masih ada kasus chat mesum yang menerpa Riezieq Shihab. Kasus ini telah menetapkan Firza Husein dan Rizieq sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan UU Pornogafi dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Kasus ini juga menjadi pekerjaan rumah Polri yang tak tuntas di tahun 2017. (rt)

Baca juga Liputan Khusus terkait “Kinerja Polisi yang Belum Tuntas Sepanjang 2017”

  1. Makar, Sebuah Alat untuk Bungkam Si Tukang Kritik
  2. Persekusi Marak, Negara Jangan Tinggal Diam
  3. Persekusi Mainan Siapa?
  4. Mempertanyakan Independensi Polisi di Tahun 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here