Menanti Arah Indonesia dalam Dua Hari Kedepan

0
722
Menanti Arah Indonesia dalam Dua Hari Kedepan
Ilustrasi

Dua hari adalah waktu yang teramat singkat bagi koalisi partai politik untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka daftarkan ke Komisi Pemiluhan Umum (KPU) sebagai kandidat yang akan dipilih rakyat.

Namun dua hari itu kini menjadi detik detik yang berjalan cepat dan krusial. Bagaimana tidak, sejak dibuka resmi pertama kali pada tanggal 4 Agustus silam sampai hari ini, 8 Agustus belum satupun pasangan capres/cawapres yang mendaftar ke KPUm padahal waktu pendaftaran akan segera berakhir pada 10 Agustus yang akan datang, tepat pada pukul 24:00 WIB.

Namun, dinamika pencapresan bukan hanya terjadi pada partai politik semata. Disisi lain persoalan yang tak kalah pelik juga tengah berburu waktu. Di Medan Merdeka Barat, sembilan orang “Wakil Tuhan di Muka Bumi” para Yang Mulia Hakim Konstitusi juga tengah dituntut untuk segera memutuskan dua perkara, satu; terkait gugatan ambang batas perolehan suara bagi partai politik untuk boleh mencalonkan pasangan capres/cawapres, dan kedua; gugatan terhadap pasal yang membatasi masa jabatan wakil presiden yang digugat oleh Partai Perindo. Jadi kloplah semua, bahwa dua hari ini adalah waktu yang sangat sempit dan dikejar pekerjaan besar. Negara dan rakyat taruhannya.

Ditangan sembilan hakim konstitusi itulah kini nasib negara ini dipertaruhkan. Siapa-siapa yang akan menjadi pasangan capres/cawapres akan ditentukan oleh sembilan orang tersebut. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Semisal adanya pasangan tunggal atau malah sebaliknya setiap partai politik akhirnya mencalonkan tokoh masing masing sebagai kandidat. MK adalah penentu.

Baca juga  PPP: Katanya Ikuti Kata Ulama, tapi Hasil Ijtima Dilirik Saja Tidak

Undang-Undang Pemilu No. 17 Tahun 2017 pasa 222 menegaskan bahwa pasangan capres/cawapres yang mendaftar ke KPU harus mendapatkan dukungan suara 20 persen suara sah pemilu atau 25 persen perolehan kursi di parlemen. Pasal ini pernah digugat sebelumnya, namun ditolak. Kini dengan berbekal “Batu Uji” yang baru, koalisi masyarakat sipil kembali mengajukan gugatan yang sama.

Sebelumnya, suara suara penolakan terhadap pasal 222 di UU 17/2017 tersebut sudah banyak disuarakan. Namun entah kenapa, para tuan dan puan yang terhormat di gedung wakil rakyat seolah menutup rapat telinga mereka dan tetap berlanjut memutuskan UU tersebut. Hanya Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS yang tegas menolak dan melakukan aksi “Walk Out” saat pengesahan UU itu dilakukan melalui mekanisme voting.

Pendapat Ahli Hukum Tata Negara serta masyarakat yang memiliki pemahaman terkait isu isu ketata negaraan dengan analogi analagi sederhana tidak diindahkan dan dianggap. Bahkan ketika gugatan diajukan ke Mahmakah Konstitusi, hal yang sama seperti membentur tembok tinggi nan keras. Kita seperti menantang kekuasaan yang tidak berpihak pada isu dan nasib rakyat. Pun lembaga penentu keadilan.

Pernyataan dengan logika sederhana bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak, seharusnya meniadakan Parliamentary Threshold tidak berhasil merubah UU tersebut. PT 20% tetap berlaku.

Baca juga  Istana Bantah KH Ma’ruf Amin Lakukan Politisasi Agama

Kini, ditengah waktu yang tersisa hanya dua hari, apalah yang dapat diharapkan. Entahlah, terlebih hanya dua hari waktu yang tersisa untuk mengetahui siapa pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertanding, bahwa PT 20% memiliki banyak persoalan. Satu hal yang paling dirasakan rakyat kita sekarang ini adalah terbatasnya putra-putri terbaik bangsa yang dapat maju sebagai Capres dan Cawapres.

Sepertinya mendekati kebenaranlah apa yang selama ini didengungkan para aktifis bahwa rakyat kini seolah-olah “dipaksa” untuk kembali memilih kandidat presiden yang itu ke itu saja. Jalan bagi rakyat untuk memilih kandidat lain telah ditutup rapat. Kini berharaplah pada dua hari waktu yang tersisa.

Tentu kita berharap MK beralih dan memilih jalan sejarah yang kita inginkan. Menerima gugatan penghapusan PT 20% dan juga menetapkan dengan tegas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dua periode (sepuluh tahun).

Ditangan sembilan Hakim MK itu kita titipkan tanggung jawab sejarah yang sangat besar dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia dan memberikan legacy terbaik mereka sebagai seorang yang dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Hakim Konstutusi.

Oleh Rhoma Irama Sutan Nan Bungsu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here