Menanti Kejutan dari Mega Kuningan

0
1916
Menanti Kejutan dari Mega Kuningan

Istana mungkin saja sedang tertawa bahagia, karena upaya menjegal lahirnya poros ketiga, berjalan sesuai rencana. Setelah berhasil dengan gemilang menyelipkan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Pemilu, upaya mereka menggaet mayoritas partai politik untuk bergabung mendukung petahana, juga berjaya. Dengan kata lain, mereka sukses menutup rapat peluang munculnya calon presiden alternatif di Pilpres 2019.

Akhir pekan lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti jejak lima parpol (PDIP, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem), untuk memberikan dukungan resmi kepada Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019. Itu terjadi, tak lepas karena ambisi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menggebu-gebu untuk menjadi calon pendamping Jokowi. Segala cara mesti dilakukan, termasuk menyerahkan mandat dukungan, meski jatah cawapres belum tentu akan jatuh ke tangan.

Dengan bergabungnya PKB ke dalam koalisi penguasa, otomatis yang tersisa hanya ada empat partai politik. Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dua-duanya adalah parpol oposisi. Kemudian, Partai Demokrat yang selama ini selalu berada di tengah-tengah. Satu lagi, Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya ada di koalisi pemerintah, namun akhir-akhir ini lebih sering masuk ke dalam barisan oposisi.

Dari keempat parpol ini, mustahil bisa lahir poros baru. Hanya satu kandidat yang bisa mereka usung, karena terbentur aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR (112 kursi) atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Jika dihitung menurut suara sah, Gerindra hanya mendapat 11,81 persen, Demokrat 10,19 persen, PAN 7,59 persen, dan PKS 6,79 persen. Jika ditotal keseluruhan, angkanya masih di bawah 50 persen. Begitu juga kalau berdasarkan kursi DPR, Gerindra punya 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, dan PKS 40 kursi. Diutak-atik bagaimanapun, tetap saja tidak bisa dipecah menjadi dua poros, yang masing-masing bisa mengusung capres dan cawapres sendiri.

Hal lainnya, keempat parpol ini juga belum kompak satu sama lain. PKS dan PAN yang selama ini akrab dengan Gerindra, belum juga menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Alasan mereka, sedang menjajaki dialog dengan parpol lain. Termasuk berkomunikasi dengan parpol koalisi pemerintah. Jadi kemungkinan salah satunya dibajak oleh penguasa, mungkin saja terjadi, meski peluangnya kecil sekali. Inilah yang ditakutkan banyak orang. Rakyat tidak lagi diberi pilihan, karena Pilpes 2019 diikuti calon tunggal, akibat dari semua parpol sudah dikuasai oleh petahana.

Meski begitu, harapan masih tetap ada, seiring dengan rencana pertemuan dua tokoh bangsa, pimpinan parpol, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo. Pertemuan itu kabarnya berlangsung pada Rabu (18/7/2018) di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta selatan. Sebuah pertemuan yang disebut-sebut akan mengubah peta percaturan politik Tanah Air jelang pemilihan umum tahun depan. Bahkan sejumlah kader Demokrat mengatakan bakal ada kejutan politik dari perundingan kedua mantan jenderal itu.

Entah kejutan apa yang akan dihadirkan, kita semua hanya bisa menebak-nebak. Bisa jadi kedua parpol bakal berkoalisi, atau malah memilih jalan sendiri-sendiri. Namun yang pasti, Demokrat memulai sebuah langkah dengan menawarkan “kontrak politik” sebagai syarat atas penyerahan dukungan mereka. Kontrak itu berisi aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan oleh pemimpin terpilih dalam lima tahun mendatang. Sebuah langkah yang mesti diapresiasi, lantaran untuk pertama kalinya sebuah parpol di Indonesia lebih mengedepankan suara rakyat dalam menentukan arah dukungan.

Memang ada satu lagi peristiwa yang berpotensi mengubah peta perpolitikan kita. Yakni uji materi UU Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga presidential threshold tidak berlaku lagi. Tetapi, ini nyaris mustahil terjadi. Sudah lima kali hakim MK menolak gugatan serupa, tak ada jaminan kali ini putusannya akan berbeda. Jadi, yang paling rasional saat sekarang, hanyalah menanti sebuah kejutan politik dari Mega Kuningan. Mudah-mudahan akan lahir calon penantang yang potensial, agar rakyat mendapatkan hak mereka untuk memilih kandidat yang dianggap paling layak memimpin negeri.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here