Mengarang Kesimpulan Sesat; Firman Wijaya, Advokat atau Politikus?

0
170
Pengacara tersangka dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto, Firman Wijaya menjawab pertanyaan wartawan saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12). (ant)

Fitnah memang asyik buat digoreng-goreng. Bikin simpang-siur dan kekacauan agar menguntungkan kelompok pemitnah. Tapi yakinlah, becik ketitik olo ketoro—sepandai-pandainya menyimpan bangkai, bau busuknya pasti terendus juga.

Demikianlah pandangan saya terhadap manuver Firman Wijaya (FW), pengacara Setya Novanto. Sepandai-pandainya ia membangun citra di depan publik, tetapi lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang tidak bisa ia “kadali”.

Cermati! Pasca pelaporan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang nama baiknya dicemarkan, FW mendadak jadi politikus. Simak subtansi yang diangkatnya ke depan publik. Ia menuding SBY tengah mencoba mengintervensi proses hukum. Dengan berlindungi di balik jubah advokat, FW terkesan membangun citra seorang advokat yang tengah dikriminalisasi.

Padahal, apa yang dikecamt SBY adalah tindakan FW di luar persidangan. Subtansi ini terang, jelas, dan tak terbantahkan. Telisiklah konferensi pers SBY tempo hari. SBY menggugat manuver fitnah FW yang secara sepihak mengambil kesimpulan sepihak, dan menderaskan kesimpulan yang sengaja disesatkan kepada media massa.

Bacalah kompas.com (25/01/2018) berjudul “Menurut Pengacara Novanto, Pemenang Pemilu 2009 Kuasai Proyek E-KTP”. Lewat kesimpulan yang sengaja disesatkan itu media sekaliber kompas.com menulis : “Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menilai, fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.”

Padahal Mirwan Amir, saksi yang dimaksud, tidak pernah mengambil kesimpulan begitu. Mirwan Amir membantah bahwa kesaksiannya dimaksudkan untuk “untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY. Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY.” Jika saksinya saja membantah kesimpulan FW, apa landasan FW membuat kesimpulan menyesatkan begitu? Apalagi seorang bodoh pun paham bahwa kesimpulan sesat itu nyata-nyata akan berdampak negatif kepada nama baik SBY?

Baca juga  Kala Sudrajat - Ahmad Syaikhu Hendak Menari di atas Perpecahan Jawa Barat?

Dugaan saya, FW sengaja melakukan kebohongan publik demi keuntungan kliennya, Setnov. Apa yang dikejar? Kita paham Setnov tengah mencoba menjadi justice collaborator  agar hukumannya bisa lebih ringan. Syarat utamanya adalah: Setnov tidak boleh berstatus sebagai “otak utama” kasus mega korupsi e-KTP. Alhasil, perlu dibentuk “sosok besar” dibelakang mega korupsi e-KTP, dan pistol fitnah pun diarahkan ke SBY.

Tragisnya, kendati paham yang dilaporkan SBY adalah pernyataan FW di luar persidangan, FW tetap memanipulasi manuver “kriminalisasi advokat”. Ia menarik kolega-koleganya di peradi—yang sejatinya sama-sekali tidak ada kaitannya. Mendadak Antasari Azhar, seorang mantan narapidana kasus pembunuhan, pun merapat ke belakang FW. Lagi-lagi saya mual melihat betapa menjijikannya manuver “kriminalisasi advokat” ini.

Padahal SBY melapor kepada polisi atas nama seorang warga negara Indonesia. Tiada embel-embel Presiden ke-6 RI, atau Ketum DPP Partai Demokrat dalam berkas aduannya. Ia menyambangi kepolisian sebagai seorang warga negara Indonesia yang nama baiknya terinjak-injak. Karena itu, SBY datang sendiri. Ia duduk di ruang pengaduan itu sebagaimana layaknya masyarakat biasa. Ia mengisi berkas aduannya sendiri sebagaimana layaknya warga negara Indonesia lainnya.

Baca juga  Pesan SBY di Peringatan Reformasi: Indonesia Bangsa Besar, Bukan Keledai

Tetapi FW malah mempolitisasi pengaduan SBY ini. Suatu kasus hukum yang sejatinya sederhana: SBY sebagai WNI melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan FW—yang juga adalah WNI. Sederhana sekali.

Namun, FW sengaja menarik aduan SBY seolah-olah ini adalah perang antara Presiden ke-6 RI sekaligus Ketum DPP Partai Demokrat melawan profesi advokat. Ini adalah tidakan “orang besar” yang mencoba mengkriminalisasi “advokat”.

Dari sisi ini terang terbaca FW telah memanipulasi jubah advokat untuk bermanuver bak seorang politikus. Di sinilah standar ganda FW.

Tapi yakinlah, becik ketitik olo ketoro—sepandai-pandainya menyimpan bangkai, bau busuknya pasti terendus juga.

Oleh: Rahmat Thayib, pegiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here