Menjadikan Polisi Sebagai Penjabat Gubernur, Mendagri Gagal Paham UU no 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

0
58
Ilustrasi Pilkada

Terasa ada yang ganjil dengan usulan menjadikan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pelaksana Tugas Gubernur selama Pilkada Serentak dilaksanakan. Aneh karena secara aturan, jelas itu melanggar regulasi yang sudah ada. Jadi sangatlah wajar jika begitu usulan itu diberitakan di media, berbagai reaksi penolakan langsung dikemukakan. Mendagri dianggap tidak cakap membaca UU, baik UU Pilkada, maupun UU tentang Kepolisian.

Namun, suara yang mengatakan bahwa penunjukkan itu merupakan bagian dari persaingan dan perebutan pengaruh dan suara bagi partai politik di daerah, dengan kantong-kantong suara terbesar, strategis dan padat pemilih, memang tak bisa dipungkiri. Jawa Barat dan Sumatera Utara memang dikenal sebagai daerah yang potensial dan harus dimenangkan sebagai modal utama menuju Pilpres dan Pileh 2019 mendatang.

Berbagai strategi untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 tahun depan harus segara disiapkan. Hal itu tidak hanya berlaku bagi partai yang sedang berkuasa ataupun partai yang tengah mengambil posisi sebagai keompok penentang atau oposisi. Strategi agar bisa meraup suara sebanyak-banyaknya, tentu harus dilakukan sedini mungkin. Sebab hasil pemutakhiran data pemilih untuk pilpres oleh KPU, tercatat didaerah kantong-kantong terbesar seperti, provinsi Jawa Barat (32.812.483 pemilih), dan Sumatera Utara dengan data 9.895.617 pemilih.

Sekarang mari kita bahas terkait aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan,anggota TNI/Polri pada dasarnya tidak dapat menduduki jabatan struktural di instansi sipil. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Baca juga  Berharap kepada Para Kader Partai Demokrat

Ada 10 Pos yang hanya bisa ditempati oleh anggota TNI/Polri aktif di luar kesatuan mereka antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Tegas.

Kembali ke rencana Mendagri menunjuk Polisi Aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur dengan menjaga stabilitas keamanan, rasanya alasan itu jauh panggang dari api. Sebab urusan pengamanan Pilkada adalah urusan Kapolda setempat dan mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan atau dengan TNI jika diperlukan.

Marilah kita berfokus pada Undang-undang serta pasal yang di jadikan dasar untuk mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur dari lembaga POLRI, yang akan berakhir, menyambut pilkada di Jawa barat dan Sumatera Utara, yang menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini.

Secara tupoksi tugas kepolisian dan kepala daerah itu dalam undang-undangnya masing-masing sudah jelas berbeda. Kepolisian negara republik Indonesia atau POLRI sebagai lembaga penjaga keamanan serta ketertiban diseluruh wilayah Indonesia, telah diatur fungsi serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002.

Didalam undang-undang ini, memang tidak dijelaskan larangan rangkap jabatan bagi anggota dan perwira POLRI yang masih aktif, selagi masih dalam ruang lingkup wewenang dan tugasnya tersebut.

Jika Mendagri tetap memaksakan kehendak untuk menjadikan Polisi Aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, maka dapat disebut Mendagri telah melanggar UU yang sudah ditetapkan. Ini tentu tidak baik. Apalagi dengan keluarnya Permendagri terbaru, yang bertentangan dengan UU diatas. Mendagri harus diingatkan.

Baca juga  SBY Lantik Kader Baru Partai Demokrat, Sejumlah Artis, Olahragawan dan Profesional Merapat

Mendagri harus ditegur dan diingatkan bahwa jelas dasar argumen penolakan adalah karena undang-undang menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas kepolisian. Anggota atau perwira polisi aktif memang boleh merangkap jabatan di institusi lain. Namun, harus berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Terlepas dari adanya sinyalemen publik bahwa ini untuk mengamankan suara di Pilpres mendatang, tentu ini harus dibuktikan. Namun, UU tetaplah aturan yang harus dipatuhi. Apa yang dijelaskan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah PP inilah, yang harus menjadi acuan.

Prof. Djohermansyah Djohan, seorang Ahli Pemerintahan juga tak kalah garang mengkritik rencana ini. bahkan politisi Partai Demokrat juga meminta Presiden memberi peringatan keras kepada Mendagri.

Saya kira, dan sudah semestinya, menjadi kewajiban bahwa siapapun yang menjadi penguasa harusnya paham dan mengerti dasar kebijakan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang akan diambil dan dijadikan sebagai keputusan, terkait tanggung-jawabnya, agar tidak terjadi gagal paham dan keliru dalam mengambil kebijakan, siapapun itu, termasuk Menteri atau Presiden sekalipun agar tidak terjadi gagal faham terhadap UU yang sudah disahkan bersama.

Oleh – Burhanuddin Khusairi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here