Menko Polhukam: RUU Antiterorisme Tertunda karena Beda Pendapat di Pemerintah

0
636
Menko Polhukam: RUU Antiterorisme Tertunda karena Beda Pendapat di Pemerintah

PolitikToday – Pengesahan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sempat tertunda karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah mengenai definisi terorisme. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2018).

“Dari pihak pemerintah sendiri, memang ada perbedaan paham, tapi sudah diluruskan masalah definisinya, antara pihak TNI dan Polri,” ungkap Wiranto.

Namun, Wiranto memastikan perbedaan pendapat tersebut sudah tuntas. TNI dan Polri sudah sepakat mengenai satu definisi yang sama terkait terorisme.

“Sehingga frasa mengenai masalah ideologi, masalah politik, masalah keamanan nasional, yang masuk dalam definisi itu sudah terselesaikan dengan cara-cara yang lebih akomodatif,” katanya.

Sayangnya Wiranto belum mau menyebutkan definisi terorisme yang sudah disepakati oleh TNI dan Polri itu. Ia hanya memastikan bahwa definisi itu memungkinkan TNI dilibatkan dalam memberantas terorisme.

Baca juga  Bertemu Prabowo, SBY Komitmen Turun Gunung untuk Kampanye dan Tak Campuri Cawapres

“Bunyinya ada. Enggak usah terperinci. Saya enggak usah mengajak masyarakat mendiskusikan masalah ini. Yang penting masyarakat tenang, beraktivitas seperti biasa, enggak usah takut dengan ancaman,” katanya.

Wiranto menambahkan, ketentuan teknis mengenai tata cara pelibatan TNI dalam memberantas terorisme nantinya akan diatur lebih jauh dalam peraturan presiden (perpres). Ia pun memastikan, setelah tak ada lagi perdebatan antara TNI dan Polri, maka revisi UU Antiterorisme ini bisa selesai dengan cepat.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait mempercepat proses revisi UU Antiterorisme yang sudah diajukan pemerintah sejak Januari 2016. Harapan ini disampaikan Jokowi

menanggapi serangkaian aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo.

Baca juga  Politisi Demokrat Ungkap Alasan Pidato SBY Menggunakan Teks

Jokowi menegaskan, revisi UU ini sangat penting bagi Polri untuk melakukan upaya pencegahan atau pun penindakan terhadap terorisme. Jika revisi UU belum rampung pada Juni, maka Jokowi akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Namun, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan pengesahan RUU Antiterorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan pada masa sidang lalu.

Jokowi menyebut pemerintah yang meminta penundaan karena masih ada perbedaan pandangan di pemerintah mengenai definisi terorisme. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here