Menuju Kursi ‘Panas’ KPK

0

Sebanyak 192 orang dari 376 pendaftar telah diloloskan dalam proses seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Para calon orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut berjibaku memperebutkan kursi panas untuk periode 2019-2023. Tiga diantara nama yang dipastikan ikut merupakan orang lama di antaranya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Selain itu, terdapat juga 10 pegawai KPK  telah berhasil rebut seleksi administrasi. Para punggawa KPK itu akan bersaing dengan kandidat dari bidang lain yang juga lolos ke tahap selanjutnya.

Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  menyatakan 13 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lolos seleksi administrasi. Mereka yang lolos akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yakni uji kompetensi.

Anggota Polri yang lolos seleksi administrasi di antaranya Wakil Kabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosunluhkum) Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, perwira tinggi Polri penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun.

Kemudian Wakapolda Jawa Barat Brigjen Akhmad Wiyagus, perwira tinggi Polri yang sedang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigjen M. Iswandi Hari, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih.

Selain itu, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, Direktur Diseminasi dan Publikasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Brigjen Darmawan Sutawijaya, dan Kabag Ren Rorenim Baharkam Polri Kombes Kharles Simanjuntak.

Satu nama yang lolos tak asing lagi di KPK, yakni Irjen Firli. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sekitar 2 tahun. Keberadaannya di KPK sempat memicu protes dari internal KPK. Selain itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Firli beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik.

Baca juga  Ruangan Menteri Perdagangan Digeledah KPK

Firli lantas ditarik Polri untuk ditugaskan sebagai Kapolda Sumatera Selatan. KPK dan Polri membantah ini terkait gejolak internal di komisi antirasuah. Meski sudah memiliki pengalaman dalam bidang pidana korupsi, masyarakat harus lebih mengenal latar belakang para kandidat sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kecewa di saat para kandidat terpilih nantinya.

Selain dari Polri, jaksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) juga berhasil lolos seleksi administrasi. Dari penelusuran dalam daftar nama yang lolos seleksi administrasi setidaknya ada tujuh jaksa yang berhasil lanjut ke tahap berikutnya.

Mereka yang lolos di antaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Muhammad Muhammad Rum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Johanis Tanak.

Kemudian Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Ranu Mihardja, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Zairida.

Tentu tidak semua kandidat akan duduk di lembaga tersebut. Tugas dari KPK kita semua tahu sangatlah berat. Selain memiliki wewenang melakukan penyelidikian, penyidikan, dan penuntutan, lembaga ini akan berkordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Terlebih tugas pokoknya melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun sayang, mereka yang dinyatakan lolos sebanyak 192 nama tersebut pihak Pansel tak menyertakan latar belakang calon saat mengumumkan 192 orang yang lolos seleksi administrasi, beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut poin 6 surat edaran Pansel menyebutkan bahwa Panitia Seleksi mengharapkan masukan secara tertulis dari masyarakat terhadap nama-nama pendaftar calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Baca juga  Kepatuhan LHKPN Gerindra Terendah, Jawaban Fadli Zon Masalah Administrasi Saja

Menurut saya, sudah seharusnya Pansel bersikap terbuka dalam mengungkap latar belakang calon agar tidak adanya praduga menyesatkan setelah para kandidat dinyatakan lolos dan dilantik pada hari yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Untuk selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni uji kompetensi yang meliputi objective test, dan penulisan naskah pada Kamis 18 Juli 2019 di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

Jhon Travolta

Aktivis Pegiat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here