Menunggu Hasil Uji Materi UU Pemilu di MK

0
48
Gedung Mahkamah Konstitusi

Kita tentu masih ingat dengan hinggar binggar pengesahan UU Pemilu beberapa waktu lalu. Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan UU Pemilu yang akan diterapkan pada Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang itu diwarnai dengan aksi Walk Out (WO) anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Meski, WO, DPR tetap memberikan persetujuan terhadap UU tersebut.

Pembahasan UU Pemilu itu memang harus diakui berlangsung alot dan dinamis. Pertarungan kepentingan antar fraksi fraksi di DPR tidak terelakkan dengan berbagai dinamikanya. Pengamat politik, praktisi kepemiluan juga tak kalah karang bersuara diluar arena pansus. Klop sudah.

Pembahasan RUU itu memang menyita perhatian dan energi semua pihak. Dan yang lebih seru, pembahasan itu hanya tersisa pada satu pasal, yaitu Presidential Trheshold (PT). Kedua belah kubu berpegang teguh pada kepentingan mereka. Kubu koalisi pemerintah minus PAN menginginkan ambang batas syarat pencalonan presiden harus diangka 20 persen suara sah pemilu, sementara, kubu lain yang dimotori oleh Partai Demokrat menginginkan penghapusan ambang batas suara.

Jadi, tidak dapat dipungkiri, jika pembahasan dan pengesahan UU yang memuat sekira 573 pasal dari 3.055 daftar inventaris masalah (DIM) itu, lebih banyak menyajikan drama dan episode tarik ulur pada satu pasal semata.

Yang menarik tentu mencermati langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih mengikuti gerbong Gerindra, PKS dan Demokrat dengan opsi ketiadaan ambang batas presiden atau nol persen. Terlepas klaim perdebatan asas konstitusional dalam isu ambang batas presiden ini, UU Pemilu justru secara tidak langsung telah memperlihatkan gambaran peta koalisi di 2019 yaitu kubu Jokowi disatu pihak dan Kubu Prabowo plus Demokrat disisi sebelahnya.

Namun, Partai Demokrat, sedikit berbeda dan lebih rasional dengan membangun argumen bahwa “adaah sesuatu yang tidak logis, jika menerapkan PT 20 persen sebagaimana dicantumkan dalam UU lama padahal pelaksanaan pilpres tahun 2019 dilakukan secara serentak bersamaan dengan Pileg”. Argumen ini tidak diindahkan oleh koalisi lain di DPR dengan tetap mengusung ide dan berakhir dengan voting.

Baca juga  Jenderal Gatot Sebut tak Akan Ajukan Pensiun Dini

Memang, proses Uji Materi UU Pemilu 2019 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, namun melihat gelagat yang ada saat ini, proses itu sepetinya akan berakhir last minute (sampai detik akhir). Bukan tidak mungkin malah, MK mengeluarkan vonis yang diluar dugaan. Jika saja, MK menerima gugatan itu dan membatalkan pasal terkait PT 20 Persen, maka konstelasi politik akan segera berubah. Hal ini semakin menarik dicermati.

Jokowi vs Prabowo Jilid II

Dengan angka ambang batas presiden 20/25 persen secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Dalam arti lain, partai politik yang baru akan mengikuti Pemilu 2019 tidak dapat ikut mengusung calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki angka Trhreshold.

Sehingga, besar kemungkinan Pilpres 2019 berpeluang menghadirkan kembali nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Namun, jika saja MK mengeluarkan vonis lain, maka dipastikan akan lebih dari lima calon presiden akan muncul. Sebagaimana contoh saat ini, Koalisi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI, PPP dan PKB akan mengusung kembali Joko Widodo sebagai Capres sambil menunggu sikap PDI-P yang terkesan menahan diri.

Sementara, Kubu Gerindra dan PKS, hampir dipastikan akan kembali berkoalisi mengusung Prabowo Subianto.

Nah kubu ketiga adalah kubu Partai Demokrat dan PAN akan berkoalisi mengusung nama yang lain. Dan disisi lain Kubu Partai Bulan Bintang akan mengajukan nama Yusril Ihza Mahendra lalu kemungkinan nama lain yang muncul adalah nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Hutomo Mandala Putra.

Baca juga  Rekomendasi Golkar Ditarik; Kang Emil, Selamat Berpusing-pusing

Namun, jika saja opsi pertama yang muncul, maka nama calon wakil presiden adalah nama yang paling menarik dibahas. Nama nama saat ini, mulai dari Agus Harimurti Yuhdoyono, Gatot Nurmantyo, Zulkifli Hasan, Shohibul Imam, Muhaimin Iskandar sampai Setya Novanto pastilah masuk dalam radar partai politik. Secara struktural diluar nama AHY dan Gatot Nurmantyo, nama Zulhas, Shohibul, Cak Imin an SN paling berhak ditempatkan diposisi teratas. Mereka ketua partai politik.

Posisi AHY

Nama putra tertua Presiden RI ke enam ini menarik dibahas, selepas kalah dari Pilkada DKI Februari 2017 lalu, ia langsung bergerak cepat. AHY mendirikan The Yudhoyono Institute. Berkendara ini, Ia bersafari keliling Indonesim menyapa masyarakat dan menawarkan ide ide baru untuk Indonesia yang lebih baik. Hasilnya, AHY kini menempati posisi teratas untuk dipilih sebagai Calon Wakil Presiden. Ia bahkan jauh unggul diatas nama nama besar yang sudah malang melintang dikancah politik nasional.

Bukan tidak mungkin pula, dengan sisa waktu yang masih panjang, dengan komunikasi yang terus terjaga, ia dilirik dan dipilih menjadi pendamping Jokowi atau Prabowo. Politik adalah kemungkinan, hal itu mungkin saja dan bisa saja. Apalagi ditengah arus politik yang terbelah saat ini, AHY sudah muncul dengan tawaran rekonsiliasi dan mengajak semua pihak untuk bersama sama memikirkan tantangan bangsa kedepan.

Dan untuk itu, waktu yang akan menjawabnya. KIta juga masih menunggu hasil uji materi UU Pemilu di M dan bukankah masih lama Pilpresnya?. Salam

Oleh – Muhammad Rafiuddin Zamzami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here