Menuntaskan Hak Warga Papua Tidak Sebatas Infrastruktur

0
Menuntaskan Hak Warga Papua Tidak Sebatas Infrastruktur

Pemerintah hari ini dengan bangga mengklaim proses pembangunan di tanah Papua membawa kesejahteraan bagi masyarakat di ujung timur Indonesia tersebut. Namun kejadian pembunuhan terhadap 31 pekerja konstruksi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, beberapa hari yang lalu membuat kita berpikir ulang. Apakah ukuran kesejahteraan bagi warga Papua sebatas infrastruktur?

Seminggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut, sebelumnya Gubernur Papua menolak keras proposal 51 persen saham PT Freeport yang diajukan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Alasan penolakan tersebut dikarenakan berubahnya isi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kesepakatan baru tersebut muncul nama PT Indocopper Investama yang tidak ada dalam kesepakatan.

Lebih jauh, Gubernur Papua tersebut dengan jelas menyebut “Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodoh kami orang Papua”. Apakah pemerintah pusat membohongi warga Papua melalui divestasi Freeport dan memancing kemarahan?

Memang terlalu dini jika analisa ini dikaitkan. Namun sejarah tidak dapat ditutupi dan dihilangkan. Semenjak bergabungnya Papua dengan Indonesia, konflik sipil dan aparat seringkali terjadi. Korban pun jatuh di kedua belah pihak. Salah satu akar konfliknya tidak bisa dilepaskan dari hadirnya Freeport di tanah Papua.

Baca juga  Zulhas Sebut Kedatangan Prabowo ke Monas Bukan Kampanye

Resolusi damai dalam upaya pengentasan hak-hak warga Papua yang merdeka sebenarnya telah mulai dijalankan oleh Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimana hak sipil dan hak adat diberikan ruang untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan di Papua mulai dibangun dengan kearifan budayanya.

Contohnya sistem pemilihan atau pemungutan suara yang dilakukan dengan noken. Kearifan lokal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Dimana keputusan tersebut merujuk pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang”.

Selain itu, diterbitkannya Perpu 1/2008 memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Perpu tersebut dikeluarkan untuk memberikan kejelasan yang tidak menimbulkan multi tafsir bagi pemangku kepentingan dan menjalankan otonomi khusus secara paripurna.

Setelah hak adat diakui dalam sistem sosial dan pemerintahan, tentu harapan akan hak akan tanah leluhur mereka menjadi harapan lebih. Divestasi Freeport yang dilakukan pemerintah Jokowi menjadi pengharapan yang begitu berharga. Namun didetik terakhir semuanya sirna dengan kesepakatan yang dilanggar sendiri oleh pemerintah. Ibarat kata pepatah, “rasa di bibir di tepi cawan” tapi tiada air yang melepaskan dahaga.

Baca juga  Politikus Demokrat: Kepala Daerah PDIP Terbanyak Ditangkap KPK

Mengutip kata Gubernur Papua, Papua adalah tanah yang kaya, tidak sepatutnya orang Papua menjadi pengemis. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dan memanusiakan masyarakat Papua dengan memenuhi hak kemerdekaan mereka yang meliputi atas hak untuk bersosial, hak untuk menjalankan adat istiadat, hak tanah leluhur mereka, dan hak sebagai warga negara yang berdiri sama di bawah naungan Merah Putih.

Pembunuhan atas nama apapun memang tidak dapat dibenarkan atas nama peradaban dan kemanusian. Namun sikap reaktif pemerintah atas tragedi berdarah tersebut juga dinilai tidak substantif dalam melihat akar konflik di tanah Papua. Kata-kata “tumpas habis hingga ke akarnya” Jokowi tersebut membawa kita kembali mundur dalam rekonsiliasi konflik di Papua yang telah mulai dibangun pasca reformasi.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here