Meski Dilarang UU, Timses Jokowi Minta Tinjau Ulang Larangan Kampanye di Kampus

0
447
Meski Dilarang UU, Timses Jokowi Minta Tinjau Ulang Larangan Kampanye di Kampus

PolitikToday – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyarankan aturan pelarangan kampanye di lembaga pendidikan ditinjau ulang. Khususnya universitas sebagai lembaga pendidikan tidak bisa dijauhkan dari politik. Hal ini disampaikan Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, di Posko cemara, Jakarta, Kamis (11/10/2018)

“Ke depan saya minta DPR untuk lihat kembali posisi kampus. Karena menurut saya kita enggak ingin menjauhkan mahasiswa dari politik,” beber Maman.

Maman menilai regulasi itu harus diubah untuk melibatkan anak muda ikut serta dalam pendidikan politik. Tetapi bukan berarti memobilisasi mahasiswa agar memilih salah satu paslon.

“Penting bagaimana anak anak muda ikut serta dalam dinamika politik praktis dalm ide dan gagasanya bukan dalam konteks mereka jadi tim hore atau dimobilisir untuk memilih satu calon,” papar Maman.

Baca juga  Jokowi-Ma’ruf Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Menurut Mama, mahasiswa mesti diarahkan untuk mendukung atau mengkritisi ide dan gagasan pasangan calon. Tetapi, jika untuk berkampanye ajakan memilih pasangan calon, jelas kampus tak boleh digunakan.

“Sehingga mereka boleh mengkritik, mendukung, menanggapi dan sebagainya sehingga larangan ke kampus untuk kampanye itu kalau kampanye kampanye terbuka yel yel itu jelas harus dilarang,” tuturnya.

Mama menyebut pikiran dan ide mahasiswa dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia ke depan.

“Kalau kampanyenya diskusi mahasiswa kan kita butuh pikiran idenya dan gagasanya apa keinginan untuk indonesia ke depan. Saya kira regulasinya harus diubah,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPU sudah menegaskan bahwa proses kampanye pemilu 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud di antaranya kampus dan pesantren.

Baca juga  Sepakat dengan Kritik Mega dan SBY, Fahri Hamzah: Prabowo Harusnya Lebih Aktif

Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 ayat (1) h menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi pidana bagi seluruh pihak yang melanggar aturan kampanye adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here