Money Politic dan Korupsi, Kapan PDIP Akan Berubah?

0
Money Politic dan Korupsi, Kapan PDIP Akan Berubah?

Lagi, lagi, dan terus terulang lagi. PDIP tak henti-hentinya membuat publik terperangah. Kalau sebelumnya masalah korupsi sejumlah kepala daerah dari PDIP, kini publik dibuat jengah oleh perilaku kader PDIP yang memainkan money politic atau politik uang di minggu tenang menjelang Pemilu 2019, Rabu 17 April mendatang.

Salah seorang calon anggota legislatif dari PDIP di Kota Probolinggo, Jawa Timur, tertangkap tangan melakukan money politic. Tak hanya itu, demi kekuasaan yang hendak dikejar, ia melibatkan istri dan anaknya yang juga merupakan ASN serta honorer di Kantor Pemkot Probolinggo. Perilaku culas inilah yang kedepannya akan melahirkan koruptor-koruptor baru di Indonesia.

Bagaimana tidak, bayangkan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli suara rakyat dalam Pemilu dan bagaiman mengembalikannya. Cara instan ini kedepan akan melahirkan pemikiran culas untuk bagaimana untuk mengembalikan modal politik yang telah dihabiskan selama masa kampanye. Satu-satunya langkah adalah dengan cara korupsi.

Sejumlah data menunjukkan, PDIP hingga saat ini masih menjadi partai jawara yang menyumbang koruptor terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun dari ICW dan Detik, sejak 2002 hingga 2017 PDIP kokoh di podium utama sebagai jawara korupsi dengan total kasus korupsi sebanyak 120 kasus. Bayangkan, semenjak PDIP berkuasa di republik ini tahun 2002, partai ini tidak henti-hentinya memiskinkan rakyatnya. Padahal partai berlambang banteng moncong putih ini memasang tagline sebagai partainya wong cilik. Ironi.

Beranjak ke tahun 2018, dimana republik ini memasuki tahun politik atau Pemilu Serentak 2018, PDIP lagi-lagi serempak menjarah hak rakyat. PDIP menjadi penyumbang terbanyak kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semangat reformasi 98 dan revolusi mental seakan menjadi lip service atau keramahan di mulut saja untuk ‘mengibuli’ rakyat.

Baca juga  Eriko Sotarduga: PDIP Tidak Bidik Ketua MPR

Parahnya lagi, Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng atau basis suara terbesar PDIP malah menjadi sarang korupsi kepala daerah terbanyak dari PDIP. Tercatat, sejak tahun 2000 hingga 2018 sebanyak 15 kepala daerah dari 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah berasal dari PDIP. Mafhum jika angka kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa.

Money politic adalah pintu awal untuk seseorang menjadi koruptor kedepannya. Tidak ada lagi pemikiran untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanah yang diembannya. Dalam ‘otaknya’ adalah bagaimana bisa mengambalikan modal politik dan kembali berkuasa diperiode selanjutnya. Inilah mata rantai ‘setan’ yang tidak akan ada habis-habisnya.

Kini saatnya pemilih yang harus cerdas. Apakah masih yakin memberikan suara kepada manusia-manusia culas yang membeli suara kita dengan murah? Atau, apakah kita masih meyakini partai yang tidak pernah berbenah menyelesaikan masalah korupsi di internal partainya, masih kita beri mandate untuk mewakili aspirasi kita?

Pemilu adalah salah satu social power untuk menghukum mereka yang telah mengkhianati kehendak rakyat. Caranya sederhana, tenggelamkan mereka dengan cara tidak lagi memilihnya untuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tanpa koruptor. Mari kita beramai-ramai ke TPS pada 17 April 2019 dengan membawa suara hati kita, bukan suara yang telah dibeli oleh koruptor ataupun calon koruptor di masa yang akan datang.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here