Netralitas Polri Tergadai di Pilpres

0
Netralitas Polisi, ISeSS Tantang Periksa Kapolres Garut dan Pihak Terkait
Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis.

Masihkah kita mempercayai netralitas aparat di masa Pemerintahan Jokowi? Rasanya hal itu menjadi pertanyaan yang mudah dijawab. Bahwa saat ini kasat mata, bahwa aparat yang seharusnya bertugas menjaga kedaulatan negara dan menjaga keamanan masyarakat telah terseret masuk ke dalam kegiatan politik praktis.

Pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis, membuat mata kita semakin terbuka melihat kebobrokan Korp Bhayangkara. Lembaga negara yang seharusnya netral mengawal demokrasi, malah ikut-ikutan melacurkan diri demi merebut kekuasaan.

Sulman mengaku diperintahkan untuk mendata dukungan masyarakat oleh Kapolres Garut. Perintah yang sama juga ditujukan kepada seluruh kapolsek. Ini sungguh sudah keterlaluan. Tentu peristiwa ini tidak hanya berlangsung di Garut, tapi mungkin saja terjadi di hampir semua instansi kepolisian di seluruh Tanah Air.

Sebelum pengakuan ini muncul, sebuah tangkapan layar yang diduga percakapan grup Whatsapp (WA) Polres Bima juga menyebar di media sosial. Dalam screenshot chat terdapat perintah dari seorang kapolres kepada para kapolsek untuk membantu memenangkan pasangan capres nomor urut 01. Polisi berpangkat AKBP dengan inisial EA itu menegaskan, para kapolsek akan dievaluasi jika di wilayahnya pasangan 01 kalah.

Instruksinya sama dengan pengakuan Sulman. Semua kapolsek harus menggalang dukungan bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka juga diancam, jika di wilayah mereka kandidat petahana kalah, para kapolsek itu akan dimutasi dan dipindahkan ke daerah lain.

Gelagat keterlibatan Polri dalam politik praktis sebetulnya sudah tercium sejak awal. Aktivis Hak Asasi Kemanusiaan (HAM), Haris Azhar, pernah mengungkap bahwa saat ini kepolisian tengha mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Untuk apa polisi ikut-ikutan mendata kalau tidak memiliki maksud tertentu?

Baca juga  Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih DPRD, Djarot Mau Rampas Hak Politik Warga?

Beberapa waktu lalu, Polri juga sempat memantik kontroversi ketika menggelar iven Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF). Sebuah kegiatan yang digelar Polri di Jawa Timur pada Minggu, 17 Maret 2019, ini disisipi aktivitas politik yang menguntungkan Jokowi.

Dalam iven itu, diputar lagu berjudul Jokowi wae (Jokowi saja). “Jokowi wae mas, Jokowi wae, ojok liyane, ojok liyane Jokowi wae (Jokowi saja, jangan yang lain),” begitu bunyi bait lagu tersebut. Dalam acara MRSF itu, sejumlah poster Jokowi juga ikut terpampang.

Acara ini tidak hanya digelar di Jawa Timur, melainkan di beberapa daerah di Indonesia. Dan tidak sekali menuai kontroversi. Pada saat acara MRSF digelar Lapangan Renon, Denpasar, 17 Februari lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster berkampanye mengajak massa yang datang untuk mendukung Jokowi. Ajakan itu juga menuai protes.

Kontroversi lain yang juga menggemparkan adalah beredarnya isu bahwa institusi Polri membentuk pasukan buzzer pendukung Jokowi-Ma’ruf dengan menggunakan aplikasi android, Alumni Sambhar. Rumor ini diungkap salah satu akun Twitter anonim yang bernama @Opposite6890.

Akun itu menyebut polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi dari pusat hingga daerah. Induk buzzer itu bernama ‘Alumni Sambhar’ yang beralamat di Mabes Polri. Tudingan itu ia buktikan dengan menganalisis aplikasi APK SAMBHAR yang ternyata memang menggunakan alamat IP milik Polri.

Jokowi seharusnya belajar banyak dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden RI ke-6 yang sukses menjaga kenetralan TNI/Polri/BIN selama 10 tahun ia menjabat, sehingga aparat tidak pernah memihak penguasa dalam perebutan kekuasaan.

Tapi kini, Indonesia seperti kembali ke masa kelam sejarah orde baru, ketika alat pertahanan negara dilibatkan dalam aksi politik pengusa guna mempertahankan kekuasaan. Rezim Jokowi seakan lupa bahwa sejarah kelam itu ingin ditinggalkan masyarakat dan demokrasi berjalan baik. 

Baca juga  DPR Sumber Masalah, Pansus KPK Bukan Solusi

Pemerintahan saat ini memakai segala cara untuk tetap berkuasa. Cara cara yang jauh dari nilai nilai luhur demokrasi dan Pancasila serta cita cita luhur. Ketakutan akan kalah di Pilpres karena minimnya prestasi yang patut dibanggakan membuat mereka kalap dan menempuh cara cara yang tidak etis dan jauh dari demokratis. 

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here