Pak JK Cawapres Lagi? Itu Seperti Menghina Akal Sehat Saja

0
934
Pak JK Cawapres Lagi?, Itu Seperti Menghina Akal Sehat Saja
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Beberapa waktu terakhir kita sering mendengar dan membaca komentar dari para politisi dan pemerhati politik bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan kembali diajukan sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 yang akan datang.

Hal itu kontan saja menjadi perbincangan hangat karena rasanya janggal direalisasikan. JK sudah pernah menjadi Wapres pada periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019. Jika kembali diajukan sebagai Cawapres di Pilpres 2019 kelak, maka rasanya ada yang aneh dalam sistim politik dan ketata negaraan kita.

Undang-undang Dasar mengatur tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang warga negara dibolehkan menjabat sebagai Presiden dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Artinya secara tegas konstitusi telah menyebutkan bahwa masa jabatan seorang untuk Presiden dan Wakil Presiden adalah paling lama sepuluh tahun. Berkaca pada itu, maka Jusuf Kalla sudah akan menjabat sebagai Wapres selama dua periode itu.

Memang dirasa agak aneh adanya usulan yang ingin menjadikan JK kembali sebagai Wapres. Pertanyaannya, apakah memang sebegitu kurangnya bangsa Indonesia ini akan tokoh yang bisa dijadikan Wapres sehingga rakyat harus disajikan orang yang itu ke itu saja.

Nama nama yang beredar untuk menjadi Cawapres hari ini sangatlah banyak. Lalu kenapa kembali dimunculkan nama Jusuf Kalla. Hal ini bukan hanya pada nama Cawapres, tapi juga pada nama dan figur Caprespun, sepertinya ada pengkondisian yang sangat tidak masuk akal bahwa Indonesia kekurangan tokoh potensial.

Baca juga  Usung Slogan ‘Adil dan Makmur’, Koalisi Prabowo-Sandi Ingin Perubahan di Semua Lini

Hal ini seperti menghina akal sehat kita bahwa diantara 250 juta rakyat dan hampir dua pertiga berhak dipilih dan memilih, yang muncul ke gelanggang hanya Jokowi dan Prabowo serta segelintir orang saja.

Kembali ke wacana mencalonkan kembali Jusuf Kalla sebagai Cawapres, ide ini justru disampaikan oleh kalangan politisi PDI-P, partai yang juga akan kembali mengusung Jokowi sebagai Calon Presiden. Sepertinya PDI-P takut sekali dengan tidak akan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden di periode keduanya.

Mari kita membaca UUD 45, Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Negeri ini didirikan dengan aturan yang jelas dan bukan dengan aturan yang seenak perutnya dibuat dan dilanggar begitu saja. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebagai bentuk dari ketidakinginan rakyat akan terulangnya kembali trauma sejarah masa lalu yang masih membekas hingga hari ini.

Memang belum terdengar kabar bahwa akan ada wacana untuk meminta fatwa Mahkamah Konstitusi terkait polemik masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu apakah dua periode yang dimaksud dalam UUD adalah berturut turut atau tidak, namun jika Hakim MK berpikiran bahwa pencalonan JK dibolehkan, maka ini sudah menghina akal sehat.

Baca juga  Bungkam Kebebasan Berpendapat, Rezim Tirani Menunggu Hukuman Rakyat

Penghinaan terhadap akal sehat ini merupakan keedanan rezim yang harus dipertanggungjawabkan oleh generasi hari ini untuk kedepannya. Jika terbuka peluang tersebut, maka saya mengusulkan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali maju untuk ketiga kalinya. Tanggung-tanggung edan istilahnya.

Jika SBY kembali maju, tentu ini memberi harapan kembali bagi masyarakat Indonesia untuk kembali mencicipi kehidupan yang lebih baik seperti sediakala 10 tahun masa jabatannya memimpi Republik ini. Sentuhan tangan dingin SBY diyakini dapat merubah carut-marut kondisi bangsa hari ini. Ini berlaku jika semua aktor politik berlaku edan.

Memang tidak ada barang haram dalam politik. Namun norma hukum dan norma etika harus kita kedepankan untuk merawat demokrasi ini. Kita harus menghindari hal hal itu terjadi. Sebab sekali lagi, hal itu demi kebaikan dan kemajuan demokrasi di negara ini. Dan kepada Pak Jusuf Kalla, saya berharap, tolaklah dengan tegas pinangan itu jika sampai ke telinga Bapak, sebab rasanya orang serasional Pak JK pasti punya keinginan untuk membina dan membela akal sehat daripada memperturutkan nafsu dan keinginan segelintir orang yang gagal faham berkonstitusi.

Oleh – Rhoma Irama Sutan Nan Bungsu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here