#PAPUA Infrastruktur Tanah Papua, Dirintis Pendahulu Diklaim Pelanjut

0

Pemilu 2019 sudah di depan mata. Panasnya sudah terasa di penjuru Nusantara tak terkecuali di tanah Papua. Tak heran bila framing politik atas pembangunan bumi cendrawawih semakin deras. Tampak upaya sekelompok orang untuk mengklaim kesuksesan pembangunan Tanah Papua sebagai prestasi pemerintahan Jokowi semata. Jejak langkah pemerintah terdahulu terkesan ditutup-tutupi. Utamanya di sektor infrastuktur.

Klaim Trans Papua

Adalah Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyebut Trans Papua mulai dibangun besar-besaran sejak masa pemerintahan Jokowi. Bahkan ia mengklaim sebanyak 70% dari Trans Papua dikerjakan sejak zaman Jokowi.

Klaim ini diragukan banyak pihak. Sebab Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mencatat jalan Trans Papua sudah terhubung sepanjang 3.851,93 km hingga akhir 2016 lalu. Padahal, sampai pertengahan 2015 diketahui Trans Papua telah terhubung sejauh 3.508 km di mana 2.112 km di antaranya sudah diaspal. Artinya dalam tempo satu setengah tahun, pemerintah era Jokowi hanya menghubungkan Trans Papua sejauh 343.93 km.

Data perkembangan hingga pertengahan 2015 tersebut besar kemungkinan adalah kinerja sampai akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014.  Sementara jalan Trans Papua telah dirintis sejak era pemerintahan B.J. Habibie. Proyek jalan nasional direncanakan membentang sejauh 4.330 km dari Sorong ke Merauke.

Namun, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut porsi terbesar Trans Papua dikerjakan oleh pemerintahan SBY. Menurut Pigai, sepanjang 10 tahun kepemimpinan SBY telah dibangun Trans Papua sejauh 3.444 km.

Sementara Jokowi hanya mengerjakan sisanya sebesar 827 km dari 11 ruas jalan yang ada. Pigai juga menyebut antara 2015-2016 pemerintah baru mengerjakan 464 km. Data Pigai ini mendekati analisis redaksi atas data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Baca juga  Ribuan Bendera dan Spanduk Partai Demokrat Dirusak di Pekanbaru

Data ini klop dengan pengakuan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada September 2018 lalu. Sepanjang 2015-2019, pemerintah hanya menargetkan menyelesaikan 1.066 km jalan Trans Papua sehingga menjadi fungsional. Meski begitu, hingga akhir tahun 2019 masih akan terdapat 1.678 km jalan yang belum beraspal di Provinsi Papua dan 379,39 km di Provinsi Papua Barat.

Membaca data ini semakin memperkuat ketidakbenaran klaim sebanyak 70% dari Trans Papua dikerjakan sejak zaman Jokowi.  Sehingga klaim sepihak bahwa Jokowi yang paling berjasa di Papua tidaklah tepat.

Klaim Bandara

Jokowi meresmikan terminal baru Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana, Rabu (30/12/2015). Peresmian ini lantas disambut framing politik di media sosial bahwa kedua bandar udara itu sepenuhnya dibangun pada era pemerintahan Jokowi.

Padahal pembangunan Bandar Udara Wamena sudah mulai dikerjakan pada tahun 2013. Sementara pembangunan Bandar Udara Kaimana sudah dimulai pada tahun 2012. Menimbang jarak peresmian yang hanya terpaut setahun dari pelatikan Jokowi sebagai presiden, besar kemungkinan dominasi sumbangsih pemerintahan SBY atas pembangunan kedua bandara tersebut.

Hal serupa juga berlaku pada pengembangan Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Proyek ini dinyatakan selesai pada 21 Mei 2018. Tetapi pengembangan Bandara Sentani senilai Rp 1,11 triliun diketahui dalam status on going 80 persen pada akhir pemerintahan SBY.

Pemerintah yang meresmikan proyek infrastruktur tidak ujug-ujug bisa didapuk sebagai pihak yang paling berjasa. Tak jarang pemerintah tersebut cuma ketiban “rejeki” dari pendahulunya. Misalnya ketika Ignasius Jonan, kala itu Menteri Perhubungan, meresmikan pengoperasian 20 pelabuhan dan 10 bandar udara di Jakarta (19/12/2014).

Baca juga  Tak Berani Beda Pilihan, DPW PAN Kalsel Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Seluruh pelabuhan yang diresmikan merupakan pelabuhan baru yang seluruh pembiayaannya berasal dari dana APBN. Sementara itu 10 bandar udara yang diresmikan terdiri dari pengoperasian dua terminal baru dan pengoperasian delapan bandar udara baru.

“Seluruh pembiayaannya berasal dari dana APBN. Pembangunan pelabuhan menelan biaya Rp 1 triliun dan dimulai sejak 2005,” kata Jonan kala itu. Artinya semua proyek infrastruktur itu dibangun era pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi cuma meresmikan saja.

Bandara dan pelabuhan yang tinggal diresmikan Jonan itu ada pula yang berlokasi di Papua. Terdiri dari dua bandar udara, yakni Bandar Udara Waghete, Paniai, Papua dan Bandar Udara Stevanus Rumbewas, Serui, Papua. Juga pelabuhan, yaitu Pelabuhan Dawai, Serui, Yapen, Papua dan Pelabuhan Mansinam, Manokwari, Papua Barat.

Selain itu ada pula Bandara DEO, Sorong, Papua Barat, Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, dan Bandara Mozes Kilangin, Mimika, Papua.  Pengembangan ketiga bandar udara ini sudah dilakukan sejak era pemerintahan SBY.

(rt)

Baca juga lipsus “Tanah Papua” lainnya:

  1. Otonomi Khusus dan Pengentasan Kemiskinan di Papua
  2. Infrastruktur Tanah Papua, Dirintis Pendahulu Diklaim Pelanjut
  3. Jejak Langkah Para Presiden di Tanah Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here