#PAPUA Otonomi Khusus dan Pengentasan Kemiskinan di Papua

0
Beberapa perempuan menggendong bayi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (21/4). Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat pada 2015 tertinggi kedua di Indonesia, yaitu sebanyak 225.360 jiwa atau 25,82 persen dari total penduduk. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/16.

Sepuluh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI keenam, Papua menjadi agenda prioritas pemerintah saat itu. Baik dalam hal infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, tingkat kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua.

Komitmen SBY untuk tanah Papua ditegaskan sejak awal pemerintahannya di tahun 2004. SBY yakin otonomi khusus menjadi solusi adil, menyeluruh, dan bermartabat. Sejalan dengan itu, sejumlah pendekatan yang humanis, dialogis, dan kultural ditempuh oleh pemerintahan SBY untuk mengejar ketertinggalan Papua dengan daerah lainnya di Indonesia.

Langkah awal yang dilakukan SBY dalam rangka optimalisasi pelaksanaan UU 21/2001 Otonomi Khusus Papua adalah dengan mengelurakan PP N0. 54/24 terkait Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenag memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, MRP juga memberikan pertimbangan dan persetujaun terhadap rancangan perda khusus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur.

Kebijakan fenomenal SBY lainnya adalah adalah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari UU 21/2001. Perpu tersebut ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Perpu tersebut dimaknai sebagai penguatan jati diri dan harkat martabat orang Papua, mempercepat pembangunan di tanah Papua, serta lebih melihat persoalan dan politik dengan rekonsiliatif. Dalam pasal 1 poin b, dikatakan otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Perhatian pemerintahan SBY, juga dilaksanakan dalam pengawalan dana perimbangan dalam rangka otonomi khusus Papua. Dari dana perimbangan tersebut, sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) diperuntukan untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Pengawalan usaha-usaha perekonomian di Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat juga dilakukan pemerintah. Dengan demikian perekonomian di Papua diharapkan dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, perhatian pemerintahan SBY yang cukup besar untuk tanah Papua juga terlihat dari desentralisasi fiskal yang semakin meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014.

Terbukti, dengan perhatian dan tata kelola yang baik, pemerintaha SBY dapat menurunkan 11,23% kemiskinan di tanah Papua. Pada tahun 2001, periode pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri saat UU Otonomi Khusus Papua diberlakukan, tingkat kemiskinan di Papua mencapai 41,8%. Sampai dengan tahun 2005, kemiskinan hanya turun 2,77% atau angka kemiskinan di Papua sebesar 39,03%.

Saat SBY menjabat selama 10 tahun, angka kemiskinan terus menurun melebihi 10 digit. Angka kemiskinan di Papua per September 2014 berada pada angka 27,8%. Angka yang tidak mungkin dicapai tanpa ada perhatian dan keseriusan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta kerjasama dengan semua elemen yang terkait.

Meski angka kemiskinan di Papua dibandingkan daerah lain masih tertinggal, tapi SBY telah terbukti memberikan kontribusi positifnya dalam mengangkat hak dan martabat warga Papua. Pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur bukanlah pekerjaan semalam jadi. Dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh pemangku kepentingan untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

SBY telah meletakkan standar tinggi dalam pembangunan masyarakat Papua, baik fisik maupun non fisik. Semoga langkah dan komitmen SBY dalam membangun Papua yang bermartabat dapat dilanjutkan oleh pemegang estafet kepemimpinan Indonesia mendatang.

Baca juga lipsus “Tanah Papua” lainnya:

  1. Otonomi Khusus dan Pengentasan Kemiskinan di Papua
  2. Infrastruktur Tanah Papua, Dirintis Pendahulu Diklaim Pelanjut
  3. Jejak Langkah Para Presiden di Tanah Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here