Parpol Baru Tidak Bisa Usung Capres-Cawapres

0
1014
Parpol Baru Tidak Bisa Usung Capres-Cawapres
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah) dan Ilham Saputra mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas Peraturan KPU terkait Daerah Pemilihan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18

PolitikToday – Parpol baru tidak bisa mengusung paslon capres-cawapres di Pemilu 2019. Logo parpol baru juga tidak bisa dicantumkan dalam surat suara capres-cawapres  pemilu mendatang. Hal ini diungkap oleh Ketua KPU  Arief Budiman, di Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).

“Berdasarkan tafsir undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, red) demikian dan sudah disepakati dalam rapat dengan Komisi II, pemerintah dan Bawaslu kemarin bahwa memang parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres,” papar Arief.

Komisi II, KPU, Bawaslu dan pemerintah telah bersepakat pada Rabu (23/5/2018), bahwa tidak akan dipakai istilah parpol pengusung dan parpol pendukung capres-cawapres melainkan memakai istilah parpol pengusul, untuk menegaskan dukungan parpol kepada capres-cawapres Pemilu 2019.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kata Arief, parpol yang dapat mengusulkan capres-cawapres adalah parpol peserta pemilu sebelumnya. Sehingga ada sejumlah konsekuensi kepada parpol baru yang tidak bisa mengusulkan capres-cawapres.

“Jadi parpol yang tidak mengusulkan ya tidak ada logonya di surat suara yang dicetak oleh KPU. Konsekuensi kedua, jika parpol baru akan memberikan sumbangan dana kampanye, maka batasannya tidak bisa seperti parpol pengusul,” jelas Arief.

Seperti diketahui, parpol pengusul capres-cawapres bisa memberi sumbangan dana kampanye dengan jumlah tidak terbatas. Sehingga apabila parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres, mereka tetap boleh menyumbang dana kampanye tetapi secara individu atau badan hukum.

Baca juga  Sekjen PPP: Manuver Amien Rais untuk Naikkan Elektabilitas PAN

“Sumbangan secara individual atau badan hukum ini jumlahnya terbatas,” tutur Arief.

Dia pun menambahkan, dalam rapat pada Rabu, sebenarnya KPU sudah menyampaikan pendapat bahwa semua parpol peserta pemilu semestinya bisa mengusulkan capres-cawapres. Sebab, semua parpol peserta sama-sama sudah ditetapkan oleh KPU.

“Tetapi pembuat undang-undang memberikan makna bahwa peserta pemilu yang bisa mengusung capres-cawapres dispesifikkan menjadi yang merupakan peserta Pemilu 2014,” tambahnya.

Sebelumnya, hak bagi parpol baru dalam mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 kembali menjadi perdebatan antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada awal April lalu. Kedua belah pihak kembali mempersoalkan pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewenangan parpol dalam mengusung capres-cawapres pemilu.

Terkait Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menyebut perdebatan terkait tafsir pasal 222 belum selesai hingga rapat selesai pada Senin petang. Perdebatan ini, bermula ketika KPU membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) Dana Kampanye Pemilu 2019.

Komisi II DPR menanyakan perihal hak bagi parpol baru dalam memberikan sumbangan dana untuk kampanye capres-cawapres. “Perdebatan tadi belum selesai. Karena ini terkait dengan rumusan pasal 222 mengenai kewenangan atau hak parpol baru, apakah bisa mengusulkan paslon capres-cawapres atau atau tidak,” ungkapnya.

Baca juga  Massa PDIP Hadang Panwaslu Copot Baliho yang Melanggar Aturan

Dia melanjutkan, perdebatan ini juga erat kaitannya dengan hak bagi parpol baru untuk bisa memberikan sumbangan dana kampanye jika nantinya bisa mengusung kandidat paslon capres-cawapres. Menurut Pramono, jika parpol baru disepakati boleh mengusung capres-cawapres, maka sumbangan dana dari mereka boleh disampaikan dengan jumlah tidak terbatas.

“Namun, jika parpol baru disepakati tidak boleh mengusung capres-cawapres, maka mereka tetap bisa ikut menyumbang dengan batasan maksimal sebanyak Rp 25 miliar,” ungkapnya.

Pramono menuturkan, konsekuensi lain jika parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres yakni logo mereka tidak bisa dicantumkan dalam surat suara pilpres. “Dalam desain surat suara pilpres itu parpol baru tidak bisa mencantumkan logo partainya,” tambah dia.

Adapun, pasal 222 UU Pemilu mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu. Pasal tersebut menyatakan paslon capres-cawapres disusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here