Partai Korupsi Indonesia

0
Partai Korupsi Indonesia

PDI Perjuangan kembali diguncang skandal suap. Dana korupsi jual beli jabatan yang telah menjerat Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka, rupanya diduga ikut mengalir untuk membiayai kegiatan partai berlambang banteng moncong putih. Stigma partai terkorup di Indonesia kian sulit dihilangkan dari parpol yang tengah berkuasa ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki peringatan acara peringatan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan PDI Perjuangan di kawasan Jakarta. Ketua penyelenggara acara adalah Anggota DPR fraksi PDIP Nico Siahaan. Penyelenggaraan acara tersebut diyakini menerima sumbangan dana yang berasal dari kasus suap jual beli jabatan yang kini menjerat Sunjaya.

Ini bukan kali pertama parpol besutan Megawati Soekarnoputri ini terindikasi menjadi “brankas” untuk aliran dana korupsi. Akhir tahun lalu, penyuap mantan wali kota Kendari, Asrun, yaitu Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah, mengaku pernah mengantarkan langsung uang suap sebesar Rp 5 miliar ke kantor DPP PDIP.

Hasmun menyebut duit itu untuk kepentingan Asrun maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengakuan itu ia sampaikan saat bersaksi untuk terdakwa Asrun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Pengakuan Hasmun tentang uang suap ini semakin  mempertegas, bahwa di PDIP memang terdapat “brankas suap”. KPK tak boleh tinggal diam. Lembaga anti rasuah mesti melacak skandal-skandal ini. Karena aliran dana korupsi yang masuk ke partai politik dapat dijerat dengan pidana korporasi.

Selain skandal “brankas”, ada kasus penting lain yang tak boleh dilupakan. Kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ikut menyeret nama Ketua Umum PDIP, Megawati. Sebuah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, karena merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Baca juga  Skandal Penyadapan SBY dan KH. Ma'ruf Amin, Akankah Jokowi Turun Tangan?

Hampir lima bulan sidang berjalan, nama Megawati berulang kali disebut-sebut, baik oleh para saksi maupun terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Bahkan, terdakwa pernah mengungkap peran Presiden RI ke-5 itu dalam kasus tersebut. Sayang, KPK masih belum bernyali menelusuri keterlibatan Presiden RI ke-5 ini.

Memang, sejak reformasi bergulir hingga saat ini, PDIP digdaya berkuasa di urutan pertama sebagai parpol terkorup di Indonesia. Parpol ini unggul telak dari pesaing terdekatnya, Partai Golkar. Bahkan, Partai Demokrat yang kerap dituding menyumbang banyak kader korup, hanya berada di posisi ketiga dengan jumlah kasus sepertiga dari torehan mereka.

Mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Detik.com, sejakEra Reformasi bergulir, tepatnya dari 2002 hingga 2017, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus dan Demokrat 42 kasus.

Bahkan jika ditelisik selama tiga tahun terakhir, dominasi PDIP dalam skandal rasuah kian kentara. Buktinya, untuk jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi, PDIP telah menyumbang 14 orang kadernya. Tiga orang koruptor di tahun 2016, tiga koruptor pula di 2017, dan delapan kader koruptor di 2018.

Skandal-skandal ini jangan lagi dibiarkan. Bangsa ini bisa binasa jika para pemimpin, wakil rakyat, dan partai politik yang diberikan suara, tak punya nurani, melakukan korupsi, mengejar jabatan hanya untuk ambisi pribadi, menumpuk pundi-pundi kekayaan materi. Sudahlah, mari kita bersama menghentikan semua ini. Jangan lagi berikan suara kepada orang-orang dan parpol korup ini, apalagi kepada partai korupsi Indonesia.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here