PDIP Berkuasa, Kenapa Rakyat Selalu Menderita?

0
4928
PDIP Berkuasa, Kenapa Rakyat Selalu Menderita?

Kenapa ketika PDI Perjuangan berkuasa, rakyat Indonesia selalu menderita? Kenapa pula setiap kebijakan mereka selalu menguntungkan China? Pertanyaan inilah yang selalu menggelayut di pikiran masyarakat akhir-akhir ini. Terlebih sejak kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok kembali menyeruak di ruang publik.

Sudah dua tahun rakyat ribut soal eksodus pekerja kasar ini ke Tanah Air, namun pemerintah tak kunjung bertindak. Mereka bahkan terkesan melakukan pembiaran. Parahnya lagi, baru-baru ini, ‘Petugas Partai’ PDIP yang memimpin negeri ini, mengeluarkan aturan yang semakin memudahkan TKA masuk ke Indonesia. Wajar saja, kaum buruh dari luar negeri, kian berduyun-duyun datang untuk mengambil-alih lapangan kerja di dalam negeri.

Dulu, saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI, tak sedikit pula kebijakannya merugikan negara dan rakyat Indonesia. Di antaranya menjual sejumlah aset negara, termasuk BUMN. Privatisasi juga dilakukan terhadap saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan hanya sekitar 20% dari total nilai BLBI.

Bahkan, BUMN sehat seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah pun ikut diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai Rp3,5 triliun pada 2001; Rp7,7 triliun pada 2002; dan Rp7,3 triliun pada 2003, dengan total sebanyak Rp18,5 triliun.

Tak hanya itu, Megawati juga menjual gas alam cair ke Tiongkok pada tahun 2002 dengan harga sangat murah, yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu. Harga tersebut cuma dipatok 5% dari harga minyak. Jadi, kalau harga minyak Rp3.000, maka saat itu dijual hanya Rp150 saja. Dan perjanjiannya berdurasi 25 tahun dengan harga tetap (FLAT).

Baca juga  Adu Domba Anak Bangsa, Jokowi Langgar Sumpah Presiden

Anehnya, Presiden China Xi Jinping menyatakan Megawati lah yang minta harga murah untuk gas alam dalam kontrak LNG Tangguh. Begitulah kebijakan ketua umum PDIP itu, demi mengambil hati pemerintah Tiongkok, ia menjual gas negeri ini dengan harga seperdelapan dari harga dunia sekarang.

Kini, saat PDIP kembali berkuasa, arah kebijakan negeri ini kembali condong ke China. Utang luar negeri dari Tiongkok meningkat pesat sejak Joko Widodo memegang kendali pemerintahan. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang Indonesia ke China meroket hingga 74 persen pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke China adalah US$ 7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi US$ 13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke China menjadi US$ 15,1 miliar di 2016 dan US$ 16 miliar per Januari 2018.

Imbas dari utang yang jor-joran dari Tiongkok itu, pemerintah diharuskan menggelar karpet merah untuk puluhan bahkan ratusan ribu tenaga kerja dari negara tersebut. Itu pulalah sebabnya, pemerintah tanpa rasa malu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2016, yang menghapus kewajiban TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Kemudian dikeluarkan pula Permen nomor 35 tahun 2015 yang menghilangkan rasio 1 banding 10. Artinya perbandingan 1 TKA dan 10 tenaga kerja dalam negeri untuk transfer ilmu dan teknologi, tidak lagi diwajibkan.

Baca juga  Pasca Mahfud MD, Kini Din Syamsudin dan Muhammadiyah “Dilecehkan” Kubu Jokowi?

Puncaknya adalah ketika Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 yang memudahkan TKA masuk dan bekerja di Indonesia. Sungguh luar biasa, seorang presiden, pemimpin 260 juta rakyat yang sebagian besar masih kesulitan mencari pekerjaan, turun tangan langsung untuk menandatangani kemudahan bagi orang asing untuk mengambil-alih lapangan kerja.

Inilah akibatnya jika PDIP dibiarkan berkuasa. Slogan boleh partai wong cilik, tapi hobi mencekik rakyat kecil. Subsidi banyak yang dicabut, rakyat tak pula diberi insentif berupa bantuan langsung untuk menjaga daya beli. Sementara orang asing dibiarkan merajalela di negeri ini. Diberi gaji yang tinggi, tiga kali lipat dibanding pribumi. Makanya di 2019 nanti, jangan biarkan lagi partai ini berkuasa memimpin negara, karena bisa hancur binasa bangsa Indonesia.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here