PDIP Harus Berkaca Jika Berbicara Politik Outsourcing

0
3584

Keputusan Emil Dardak, Bupati Trenggalek untuk maju mendampingi Khofifah Indar Parawangsa di Pilgub Jawa Timur melalui Partai Demokrat dan Partai Golkar membuat PDIP geram. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Partai Demokrat telah melakukan politik outsourcing.

“Bagaimana Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) menerapkan politik outsurcing. Kami tidak terpancing,” ujar Hasto.

Meskipun Emil memilih bertarung di Pilgub Jabar melalui Partai Demokrat, Hasto mengatakan tetap setia pada kaderisasi.

“PDIP akan terus menerapkan pelatihan guna menunjuk pemimpin yang sesuai dengan jati diri partai. Dan kami melatih orang dari dalam diri kami,” lanjut Hasto.

Melihat rekam jejak pencalonan dalam Pilkada yang dilakukan PDIP beberapa waktu belakangan, kasus seperti ini juga pernah dialami PDIP. Namun, bukan sebagai korban, tetapi pihak yang melakukan outsourcing.

Berpindah partai adalah bagian dari dinamika demokrasi. Seperti itulah yang dikatakan Wasekjen PPP, Achmad Baidowi. Ia menilai keputusan Emil Dardak merupakan hal yang wajar.

“Ketika saluran berpolitik tersumbat oleh keputusan elit politik, maka pindah haluan menjadi konsekuensi,” kata Baidowi.

Ragam perilaku kader parpol

Hampir semua partai mengalami kader partai yang menyeberang parpol, sehingga tak perlu dipersoalkan. Bahkan, kata Awi, sapaan Baidowi, PDIP juga merekrut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi kadernya.

Padahal, lanjutnya, Anas bukan kader PDIP, tetapi setelah menjabat Bupati Banyuwangi, PDIP merekrut Anas.

Kiprah Anas di kancah politik dimulai saat berusia 24 tahun. Ia menjadi anggota MPR RI Utusan Golongan termuda pada 1997. Kemudian Azwar Anas memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di sana, ia menjadi Wasekjen DPP PKB pada 2001. Pada 2005 ia maju di Pilkada Banyuwangi dan terpilih menjadi Bupati Banyuwangi didampingi Yusuf Widyatmoko.

Baca juga  MK: Sengketa Pilkada 2018 Bisa Didaftarkan secara Online

Pada Pilkada Serentak 2018, Anas mendampingi Saifullah Yusuf untuk maju di Pilgub Jatim. PDIP kemudian mengusung nama ini. Pengumuman tersebut langsung disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017.

Selain Anas, Bupati Klaten Sunarna juga menyeberang ke PDIP. Sunarna yang saat ini mendaftar untuk maju di Cagub Jateng melalui PDIP juga pindah dari partai Golkar. Setelah menjabat dua periode di Kabupaten Klaten, Sunarna mendaftarkan dirinya untuk maju ke Pilgub Jateng meskipun incumbent Ganjar Pranowo merupakan salah satu calon terkuat dari partai berlambang banteng.

Pada tahun 2010 silam, Sunarna yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klaten didepak dari kursi Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Klaten. Keputusan pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap Sunarna yang loncat dari Partai Golkar dan maju sebagai calon Bupati Klaten melalui PDIP. Sikap tersebut telah mencederai Golkar.

“Sikap itu juga melanggar aturan partai, karena statusnya masih menjadi kader Golkar,” ujar Ketua DPD Golkar Klaten saat itu, Anang Widayaka.

Pihaknya juga akan segera menyosialisasikan pencopotan itu, untuk mengantisipasi Sunarna masih menggunakan nama Golkar sebagai alat untuk memengaruhi kader Golkar secara politik.

Lain dari Sunarna, Sugianto Sabran mengalami cerita yang berbeda. Pada Pilkada 2016 lalu di Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran yang merupakan kader PDIP maju melalui koalisi Parpol PAN, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP.

Baca juga  Demokrat-Gerindra Bersatu: "Low Cost High Performance"

Imbas dari keputusannya, Sugianto mengaku siap dipecat jika pengurus parpol berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Saya murni maju karena keinginan saya untuk membangun Kalteng,” ujar Sabran.

Bersaing dengan calon yang diusung PDIP, Willy M Yosef, Sugianto akhirnya keluar sebagai pemenang dengan selisih suara sekitar empat persen. Usaha PDIP untuk mengalahkan kadernya sendiri ternyata tidak berhasil.

Dua tahun ia menjabat sebagai Gubernur Kalteng, Sugianto memutuskan kembali berlabuh di partai yang pernah ia tinggalkan.

“Saya sampaikan dari hati yang paling dalam kepada kader, pengurus DPD dan pengurus DPP, saya kembali ke kandang, kembali ke merah, demi Kalteng dan rakyat Kalteng,” ujar Sugianto.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan persoalan di Pilkada merupakan hal terpisah.

“Persoalan Pilkada dari proses pemenangan, dua hal terpisah. Kader terkena sanksi organisasi, termasuk pemecatan, akan dilakukan rehabilitasi bagi yang bersangkutan mengajukan permohonan di kongres maupun secara khusus menggunakan prerogatif Ibu Ketua Umum,” tegas Hasto.

Kembalinya Sugianto Sabran disinyalir untuk memenangkan PDIP dalam Pilkada 2018 di Kalteng. Provinsi Kalteng sendiri akan menggelar 10 Pilkada Kabupaten dan 1 kota pada tahun mendatang. (rf)

Baca juga lipsus “Kontroversi PDIP” lainnya:

#lipsus1: PDIP Harus Berkaca Jika Berbicara Politik Outsourcing

#lipsus2: PDIP Tak Bisa Penuhi Aspirasi Kadernya?

#lipsus3: Kontradiksi Kedewasaan Berdemokrasi ala PDIP

#lipsus4: Tjahyo, Menteri atau Politisi PDI-P?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here