PDIP Jawara Korupsi di Era Reformasi

0

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih digdaya berkuasa di urutan pertama partai politik (parpol) terkorup di Indonesia.

Parpol penguasa itu unggul telak dibanding pesaing terdekatnya, Partai Golkar. Bahkan, Partai Demokrat yang kerap dituding menyumbang banyak kader korup, hanya berada di posisi ketiga dengan jumlah kasus cuma sepertiga dari torehan skandal korupsi parpol besutan Megawati Soekarnoputri.

Tak lama setelah Era Reformasi bergulir, tepatnya pada 2002, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus dan Demokrat 42 kasus. Posisi selanjutnya ditempati PAN dengan 36 kasus, PKB 18 kasus, PPP 15 kasus, Gerindra 10 kasus, Hanura 7 kasus, PKS 4 kasus, PBB 3 kasus, PKPI 2 kasus dan Nasdem 2 kasus.

Jika telisik lebih jauh pada dua tahun terakhir, kedua parpol peringkat atas, PDIP dan Golkar, seperti tengah berlomba menyumbang para kader mereka untuk menjadi pasien KPK. Pada 2016, ada tiga kepala daerah dari PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni: Ojang Sohandi (Subang), Bambang Kurniawan (Tanggamus), dan Taufiqurrahman (Ngajuk). Tahun 2017, lagi-lagi ada tiga orang, yakni Sri Hartini (Klaten), Eddy Rumpoko (Batu) dan Mas’ud Yunus (Mojokerto).

Golkar tak mau kalah. Hingga akhir 2017, ada 5 kepala daerah dai parpol berlambang beringin ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Ridwan Mukti (Bengkulu), Siti Mashita Soeparno (Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Batubara), Tubagus Iman Ariyadi (Cilegon), Rira Widyasari (Kutai). Jumlah ini naik drastis dari 2016 di mana hanya 2 kepala daerah kader Golkar yang diciduk KPK, yaitu Suparman (Rokan Hulu) dan Yan Anton Ferdian (Banyuasin).

Apa yang tergambar di atas sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Kita sudah bisa memprediksinya jauh sebelum PDIP menang Pileg, jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Indeks korupsi yang dirilis ICW periode 2002-2014 mencatat skor tertinggi PDIP sebagai parpol yang paling rentan kadernya terlibat korupsi. Tiga besar dari riset ICW itu adalah PDIP (7.7), PAN (5.5), dan Golkar (4.9). Logikanya sederhana, jika dulu sebagai oposisi kader PDIP sudah gemar melakukan korupsi, apalagi kini saat mereka memiliki kewenangan berlebih karena berkuasa. Mencuri uang rakyat bukan hal sulit untuk mereka lakukan.

Pada tahun ini, peluang PDIP dan juga Golkar untuk meningkatkan ‘prestasi’ semakin terbuka. Setidaknya di dua kasus yang tengah digarap KPK, skandal proyek pengadaan KTP elektronik dan kasus suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Sejumlah nama politisi tersangkut di kedua kasus korupsi itu. Seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDIP/KTP-el), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDIP/KTP-el), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (PDIP/KTP-el) dan Angota DPR Arif Wibobo (PDIP/KTP-el). Lalu juga ada Setya Novanto, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari dari Golkar yang ikut tebelit dugaan bagi-bagi uang Rp2,3 triliun pada proyek KTP-el itu.

Kemudian di kasus Bakamla, ada anggota DPR dari Golkar Fayakhun Andriadi dan politikus PDIP Ali Fahmi. Sejumlah nama politisi lain juga disebut di kasus ini, seperti Setya Novanto (Golkar), Eva Sundari (PDIP), dan Bertus Merlas (PKB). Tinggal menunggu waktu saja, para politisi terduga korup ini untuk menuai perbuatannya. Mereka dipilih rakyat guna memperjuangkan aspirasi, bukan untuk mencuri.

Memang, di negeri kita ini korupsi sudah membudaya. Ibaratnya rasuah sudah bak ketiak ular. Panjang berlanjut, tak ada putus-putusnya. Para politisi ini tak juga kunjung jera, meski rekan-rekan mereka telah memenuhi sel-sel penjara. Untuk saat ini, kita hanya bisa berdoa, agar diberi pemimpin yang bersih dan antikorupsi supaya bisa menyelamatkan bangsa ini dari gelimang dosa.

Oleh: Muhammad Fatih

Baca juga  Sandiaga Tegaskan Koalisi Adil Makmur Solid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here