PDIP Jawara Korupsi, Rumah Pimpinan KPK Dibom

    0
    PDIP Jawara Korupsi, Rumah Pimpinan KPK Dibom

    Tidak dapat dipungkiri, PDIP sebagai partai yang paling dominan di DPR RI sekaligus pendukung pemerintah menjadi partai terkorup sepanjang 2018. Tujuh dari 19 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berasal dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Bahkan pada bulan Juni 2018 lalu, kurang dari sepekan, tiga kepala daerah dari PDIP jadi tersangka KPK.

    Selain yang telah ditetapkan menjadi tersangka, beberapa elite PDIP yang diduga terlibat dalam arus korupsi juga sangat dinantikan publik untuk dapat diungkap. Ada nama Puan Maharani, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, dan Yasonna Laoly. Selain itu, dugaan korupsi yang paling menghebohkan jika terbukti adalah dugaan keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam kasus korupsi Bakamla.

    Keluarga Joko Widodo disebut-sebut terlibat korupsi Bakamla oleh mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriani. Keterangan Fayakhun tersebut diampaikannya dalam persidangan 17 Oktober 2018 lalu. Namun KPK mengaku kesulitan untuk menyelidiki keterlibatan keluarga Joko Widodo tersebut dengan alasan saksi Fayakhun mengaku lupa dan Ali Fahmi yang merupakan kader PDIP hingga saat ini belum ditemukan dimana rimbanya.

    Meninggalkan tahun 2018 dengan semua keberingasan PDIP melalap uang rakyat, di awal tahun 2019 ini publik dihadapkan dengan teror kepada Ketua KPK. Rumah Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif diteror dengan bom molotov. Ini tentunya tidak hanya serangan kepada individu-individu tertentu. Ini merupakan serangan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Serangan kepada komisi anti rasuah tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya pada 11 April 2017 serangan juga ditujukan kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Akibat dari serangan tersebut mengakibatkan Novel  harus kehilangan mata kirinya.

    Memasuki dua tahun kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Janji Joko Widodo yang akan mengusut tuntas kasus itupun hanya tinggal janji. Kini eskalasi serangan terhadap KPK semakin meningkat. Akankah Joko Widodo akan kembali berjanji?

    Negara seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya. Apalagi kepada individu-individu yang menangani perihal khusus seperti yang dikerjakan KPK. Jangan sampai akibat mengamankan kepentingan politik tertentu, KPK menjadi lemah dan sasaran teror.

    Pemerintah hari ini harusnya belajar banyak dari pengalaman Partai Demokrat dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam 10 tahun Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI, konsisten berdiri di depan menjadi palang utama pemberantasan korupsi. Tanpa tebang pilih, baik itu kolega, partai koalisi, partai oposisi, maupun internal partai yang terlibat korupsi disikat habis oleh KPK.

    Kerja KPK dalam pemberantasan korupsi periode 2004-2014 tentu saja tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah saat itu (SBY) dan dukungan legislatif (mayoritas Partai Demokrat). Pemerintah yang bersih haruslah berdiri di atas kehendak rakyat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut baru bisa terwujud, jika penguasa berani maju kedepan dan melepaskan beban komunal serta memperjuangkan kebenaran yang universal.

    Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here